Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ahok Tunggu Koordinasi Kemenkeu Percepat Serapan Anggaran

Gubernur DKI Ahok mengakui penyerapan anggaran DKi rendah juga disebabkan oleh minimnya dana APBD dan rendahnya penerimaan pajak
Ilustrasi APBD/kopel-online.or.id
Ilustrasi APBD/kopel-online.or.id
Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui penyerapan anggaran DKI rendah juga disebabkan oleh minimnya dana APBD dan rendahnya penerimaan pajak sehingga dirinya siap jika dipanggil untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
 
"Anggaran kita masih ekspektasi. Jadi kalau kami anggarkan di perubahan Rp65 triliun, tetapi uang sebesar itu belum ada. Jadi sambil kami memungut pajak, sambil kami mengerjakan pekerjaan. Beda nih, bukannya uang itu sudah ada, tapi masih rencana," jelas Ahok di Balai Kota, Selasa (25/8/2015).
 
Ahok mengaku siap menerima undangan koordinasi percepatan anggaran dari Kementerian Keuangan. Dia sangat menunggu inisiatif tersebut guna mencapai kesepahaman.
 
Sebelumnya, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan melakukan segala upaya mengoptimalisasikan penerimaan pajak daerah tahun ini agar memenuhi target, termasuk melakukan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan - perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mencapai Rp4,9 triliun.
 
Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta Agus Bambang S. menyatakan target penerimaan PBB tahun ini mencapai sebesar Rp8 triliun. Namun pihaknya mengakui DKI saat ini memiliki piutang PBB-P2 per 31 Desember 2014 mencapai Rp4,928 triliun yang terdiri dari 8.114.200 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).
 
"Dari angka Rp4,9 triliun itu, yang termasuk dalam kategori piutang yang dapat ditagih sebesar Rp1,91 triliun dan yang tidak dapat ditagih sebesar Rp3,011 triliun," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/8).
 
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) merilis belasan daerah di Indonesia yang masih lamban dalam hal penyerapan anggaran belanja 2015.
 
Pada semester II 2015, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi kedua terendah yang sampai saat ini paling lamban dalam membelanjakan anggarannya disusul Jawa Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Timur.
 
Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro meminta pemerintah provinsi dan kabupaten dengan tingkat serapan paling lamban segera melakukan percepatan penyerapan dengan membelanjakan anggarannya sesuai perencanaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper