Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Blessmiyanda menilai penyerapan anggaran DKI rendah karena belum adanya perencanaan penyusunan anggaran yang baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dia memaparkan ada tiga kendala penyerapan anggaran rendah, penyusunan anggaran belum melalui mekanisme perencaan yang baik. Kedua tingkat kewajaran harga sesuai taksiran pasar belum memadai. Ketiga sumber daya manusia (SDM) pejabat pembuat komitmen belum memahami cara penyusunan anggaran.
"Penyusunan anggaran belum memperhatikan perencaan yang baik, yang mana dia harus perhatikan kebutuhan dan rangenya sesuai RPJMD, jangan hanya melakukan pengadaan tapi tak jelas butuh atau tidak," kata Blessmiyanda di Gedung H, Balai Kota, Kamis (27/8/2015).
Blessmiyanda berharap ke depannya SKPD DKI bisa menguasai survei pasar sehingga bisa menetapkan harga yang ideal. Jika SKPD memakai harga dari internet masih diperbolehkan hanya perlu dipastikan kredibilitas harga tersebut riil atau tidak riil.
"Kalau di lock harga pasar tetapi tidak riil, itu tidak bisa. Nah ini, lalu terkait SDM pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa masih lemah karena belum memahami mekanismenya seperti apa," terangnya.
Menurut Blessmiyanda pelatihan di Badan Diklat DKI selama tiga hari belum cukup untuk meningkatkan kompetensi pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan data terakhir UPPBJ pada 21 Agustus 2015, ada 4062 lelang dianggarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan nilai Rp11 triliun. Saat ini yang sudah dan sedang dilelangkan di BPPBJ hanya 2440 paket. Nilai paket tersebut baru mencapai Rp6,5 triliun. Sehingga pelelangan barang dan jasa baru terealisasi sekitar 60% pada semester dua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel