Bisnis.com, TANGERANG— Selama separuh pertama 2015 kemajuan serapan anggaran belanja Provinsi Banten masih di bawah pagu yang dianggarkan.
Bank Indonesia Banten mencatat sampai dengan penghujung Juni 2015, total penyerapan baru 26% ditopang belanja tidak langsung. Persentase ini setara dengan Rp2,3 triliun dari total anggaran belanja tahun ini dianggarkan Rp8,9 triliun.
Khusus untuk komponen belanja tidak langsung penyerapannya mencapai 33% atau Rp1,6 triliun, porsi terbesar adalah hibah dan bagi hasil. Sementara belanja langsung terserap 15% setara dengan Rp713,3 miliar didominasi belanja pegawai dan modal.
“Ini adalah pola yang terjadi secara historis meski lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ucap Budiharto kepada Bisnis, Senin (31/8/2015).
Realisasi serapan anggaran belanja Pemprov Banten tersebut, imbuh dia, terpengaruh tumpang tindih peraturan dan kurangnya sumber daya manusia (SDM). Minimnnya SDM ini tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pemangku kepentingan terkait pelaksanaan proyek.
Bicara soal pelaksanaan proyek infrastruktur tentu terkait dengan belanja modal. Pada triwulan kedua tahun ini realisasi yang terbesar adalah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp254,5 miliar setara dengan 31% pagu anggaran.
Terkait dengan masalah yang kerap dikeluhkan, seperti pembebasan lahan, tercermin pula dari realisasi serapan pagu anggaran. Penyerapan di lapangan baru tercapai 1% atau Rp4,42 miliar dari pagu Rp396,4 miliar.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah (pemda) untuk mendongkrak efektifitas penyerapan anggaran ialah mempercepat desain detail proyek.
“Misalnya, tahun ini mulai dilakukan penjelasan proyek sehingga saat anggaran cair tinggal dilaksanakan,” ucap Budiharto.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten M. Yanuar berpendapat ketidakefektifan penyerapan anggaran bukan hanya disebabkan pemerintah daerah kurang mampu memaksimalkan belanjannya.
"Dana dari pusat serapannya kecil tidak semata karena ketidaksiapan daerah. Tapi bisa juga disebabkan keterlambatan diterimanya dokumen pelaksanaan anggaran," kata dia.
Penyerapan anggaran di daerah yang berjalan lambat tidak jarang disebabkan kendala di tingkat pemerintah pusat sendiri. Sebagai contoh, manakala terjadi reorganisasi di kementerian tertentu maka dokumen pelaksanaan anggaran sampai ke pemda jadi lebih lambat.
Yanuar mengaku dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak sejak awal tahun. Kondisi seperti ini turut berdampak kepada penyerapan anggaran di daerah jadi lambat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
