Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan subsidi untuk operasional bus Transjabodetabek yang pekan lalu mulai beroperasi agar tarif yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih terjangkau.
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kesiapan DKI Jakarta memberikan bantuan subsidi agar tarif angkutan transjabodetabek dapat lebih terjangkau sehingga mendorong warga untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi masuk DKI Jakarta.
"Kalau itu kita kaji dan memungkinkan, alias peraturannya membolehkan kita memberikan public service obligation (pso), kenapa tidak?," tuturnya di Balaikota
Menurutnya dengan semakin terjangkaunya tarif bus terebut maka semakin menekan tingkat kemacetan di DKI Jakarta. Apalagi, selama ini Pemprov DKI Jakarta juga sudah memberikan banyak bantuan hibah kepada pemda penyangga sebagai bagian dalam upaya membantu menyelesaikan persoalan Jabodetabek, termasuk transportasi dan kemecetan.
Karena, lanjutnya, bagaimana pun untuk mengatasi persoalan DKI Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kontribusi pemerintah daerah penyangga juga, karena semua berkaitan.
Sebelumnya, seiring dengan mulai beroperasinya bus aglomerasi Transjabodetabek, Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta dan wilayah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebaiknya turut memberikan subsidi, sehingga tarifnya menjadi lebih terjangkau.
Pengamat Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen Sophie Wulan Tangkudung mengatakan dengan semakin terjangkaunya tarif tersebut maka dapat lebih merangsang warga untuk menggunakan transportasi umum dari pada kendaraan pribadi.
"Kami sarankan pemda juga turut memberikan subsidi kepada Transjabodetabek, sehingga masyarakat semakin terangsang menggunakan bus dari pada kendaraan pribadi. Apalagi sekarang sudah terintegrasi dengan jalur transjakarta," tuturnya kepada Bisnis, di Balaikota, Jumat (28/8).
Menurutnya tarif yang diberikan saat ini, yakni sebesar Rp9.000 per penumpang dinilai masih terlalu tinggi untuk merangang masyarakat menggunakan moda transportasi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
