Ini Tiga Keputusan Sementara DPRD DKI dan Pemprov Soal Pendapatan

DPRD DKI Jakarta menyusun tiga kesimpulan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Asisten Administrasi dan Keuangan terkait penerimaan daerah pada 2016, Rabu (2/9/2015).

Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com

Kamis, 3 September 2015 | 03:33

DPRD DKI Jakarta menyusun tiga kesimpulan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Asisten Administrasi dan Keuangan terkait penerimaan daerah pada 2016, Rabu (2/9/2015)./JIBI

Bisnis.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyusun tiga kesimpulan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Asisten Administrasi dan Keuangan terkait penerimaan daerah pada 2016, Rabu (2/9/2015).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Mohamad Taufik mengatakan peserta rapat KUA-PPAS yang terdiri dari anggota Banggar dan Pemprov DKI memutuskan:

Penerimaan pajak untuk DKI Jakarta pada 2016 cukup Rp32 triliun. Perubahan dari Rp37 triliun menjadi Rp32 triliun ini berdasarkan sejumlah asumsi dari DPRD DKI mengingat rendahnya penerimaan pajak DKI.

Kedua, penarikan retribusi 2016 ditargetkan Rp800 miliar melalui pembahasan dengan SKPD dan dapat diturunkan.

Ketiga, penerimaan hasil pendapatan daerah yang bisa masuk sebagai kekayaan daerah ditargetkan Rp790 miliar. Estimasi tersebut berasal dari asumsi pendapatan asli daerah yang disumbangkan BUMD DKI dari dividen, antara lain;

1. PD AM diproyeksikan Rp28 miliar

2. PD Dharma Jaya diproyeksikan Rp410 juta

3. PD Pembangunan Sarana Jaya Rp30 miliar

4. PD PAL Rp15 miliar

5. PD Pasar Jaya Rp35 miliar

6. PT Food Station Tjipinang Rp14 miliar

7. PT JIEP Rp 13 miliar

8. PT Delta Jakarta Rp55 miliar

9. PT Pembangunan Jaya Ancol Rp9 miliar

10. PT Kawasan Berikat Nusantara Rp19 miliar

11. PT Asuransi Bangunan Askrida Rp5 miliar

12. PT Jakarta Propertindo Rp 90 miliar