Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR mempertanyakan anggaran tiga website Pemprov DKI yang dibuat berbeda.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI Jakarta Ii Kurnia menjelaskan kepada sejumlah anggota dewan bahwa anggaran tiga website dibuat berbeda karena setiap website memiliki unit pelaksana teknis (UPT) masing-masing.
"Jadi di Jakarta Smart City itu memang bersama dengan jakarta.go.id tetapi mereka sudah memiliki UPT sendiri sehingga punya anggaran masing-masing," jelas Ii di ruang Serbaguna Gedung DPRD DKI, Kamis (3/9/2015).
Ii menanggapi kritik anggota dewan Bestari Barus bahwa website beritajakarta.com tak berimbang.
Menurut Ii, beritajakarta.com adalah media milik pemda, beritanya komunikatif bukan hanya tentang para eksekutif, tetapi kondisi Jakarta di tingkaf kota administrasi dan kelurahan.
Hal itu menyebabkan beritajakarta.com membutuhkan banyak pegawai dan anggaran yang besar.
Ii juga menampik bahwa jakarta.go.id bisa dimasukkan dalam anggaran yang sama dengan berita jakarta. Secara substansi, jakarta.go.id berisi data.
"Website jakarta.go.id adalah portal data, dan portal Jakarta Smart City ini perlu pengembangan infrastruktur sehingga membutuhkan banyak anggaran," kata Ii.
Ii mengakui bukan tidak mungkin mengecilkan anggaran. Namun website tersebut juga dikelola humas, ada pula UPT Jakarta Smart City.
"Jakarta Smart City ini masuk pelayanan publik. Berada di bawah saya," jelas Ii.
Jakarta Smart City juga disebut Ii sebagai proses dari transparansi, ada yang ingin dikedepankan oleh Pemprov DKI untuk meningkatkan partisipasi publik dan pengenalan CSR.
Meskipun begitu, Ii tetap mendapatkan PR dari Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Mohamad Taufik yang menanyakan proses pengelolaan aplikasi dan pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City.
"Ini Jakarta Smart City progres pengembangan aplikasi dan infrastruktur sampai di mana? Nanti tolong dijelaskan pada pembahasan satuan ke III," tegas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
