Bisnis.com, DEPOK - Calon Wali Kota Depok nomor urut satu Dimas Oky Nugroho mengunjungi sekolah Masjid Terminal (Master) Kota Depok, Jumat (4/9/2015) menyusul sebagian bangunan sekolah tersebut dirobohkan pihak Pemkot Depok pada pekan lalu.
Alis Basri, mantan penasehat dewan keluarga masjid Master menegaskan pihaknya tidak ingin dipolitisasi oleh kedatangan calon wali kota Depok tersebut.
"Kedatangan Dimas ini sebenarnya mau apa? Kami tidak dikasih tahu sebelumnya. Jangan karena dia nyalon wali kota, terus sekolah Master yang digusur dipolitisasi," ujarnya di sela-sela kunjungan Dimas.
Dimas Oky Nugroho seperti diketahui maju jadi calon wali kota diusung PDI-P, PKB, PAN dan Nasdem dengan didampingi oleh Babai Suhaimi sebagi calon wakil wali kota Depok.
Ali Basri menuturkan sosok Babai yang mendampingi Dimas adalah anggota DPRD yang sudah menjabat sekitar 10 tahun di Depok. Namun, katanya hingga saat ini tidak ada sumbangsih Babai pada sekolah Master.
"Babai itu tahu sebetulnya kasus penggusuran sekolah Master. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Kalau mau, dia dari dulu perhatian sama sekolah Master," paparnya.
Dia menambahkan siapa pun calon yang akan menjadi pemimpin di Depok, harus memiliki program yang bisa berpihak pada warga. Calon pemimpin, lanjutnya harus punya komitmen melayani warga dengan baik.
"Jangan sampai para calon datang ke sini hanya mencari popularitas belaka. Jangan sampai aspirasi kita ditampung kemudian disimpan begitu saja tanpa realisasi," katanya.
Sementara itu, di sela kunjungannya, Dimas mengaku prihatin dengan kondisi sekolah Master setelah terjadi yang berlokasi di terminal Depok Jalan Margonda itu.
Menurutnya, negara harus berpihak pada pendidikan untuk rakyat, apalagi kebanyakan siswa di sekolah Master itu adalah anak terlantar dan fakir miskin.
"Seharusnya pemerintah berpihak pada sekolah Master ini, jangan dibiarkan ada pihak yang boleh main asal gusur saja tanpa ada solusi riilnya," kata dia.
Menurutnya, sebelum digusur Pemkot Depok harus memberi kejelasan terkait lokasi pengganti kelas untuk proses belajar-mengajar siswa yang berjumlah sekitar 450 orang itu.
"Pihak pemerintah harusnya menyediakan tempat yang baru. Ini kan tidak, mestinya pemerintah pasang badan dan tegas untuk isu pendidikan rakyat," katanya.
Dia menambahkan Pemerintah Kota Depok wajib menjamin anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai ketentuan pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara dan pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
"Saya menilai Sekolah Master adalah solusi bagi keruwetan dalam hal kemiskinan dan pendidikan. Ini sekolah gratis, tidak ada pungutan untuk muridnya para anak jalanan dan anak-anak yang sudah susah kehidupannya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
