Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menyoroti beberapa kegagalan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2014, dan meminta Pemprov DKI memberi pertanggungjawaban.
Manuara Sirait, perwakilan fraksi PDI Perjuangan dari Komisi C mengatakan dalam Pasal 2 Raperda (P2APBD TA 2014) realisasi pendapatan DKI hanya mencapai Rp67,38% dari target Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 Rp64,04 triliun.
Realisasi terendah adalah Retribusi Daerah yang hanya mencapai 29,50% dari target Rp1,74 triliun. Terendah kedua adalah dana bagi hasil Pajak hanya 53,41% dari target Rp17,37 triliun, atau total dana transfer dari APBN 59,95% dari rencana target Rp20,28 triliun.
"Mohon penjelasan, apakah ada kaitannya rendahnya realisasi dengan mutasi pejabat, sistem pemungutan, atau pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah, seperti apa penagihannya, dan adakah kaitannya dengan kenaikan nilai NJOP," kata Manuara dalam pidatonya di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, Selasa (15/9/2015).
Fraksi PDI Perjuangan juga menggarisbawahi jumlah belanja daerah yang hanya mencapai 59,39% dari target rencana APBD Rp63,65 triliun.
Penyerapan anggaran 2014 juga lebih kecil ketimbang anggaran 2013, hal ini dimungkinkan karena penyerapan Belanja Modal hanya 40,78% di rencana Rp25,53 triliun.
PDI Perjuangan lantas menagih Pemprov DKI mengumpulkan bukti belanja dari 15 SKPD Rp268,87 miliar.
"Belanja pada 15 SKPD Rp268,87 miliar yang belum didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan," jelas Manuara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
