Bisnis.com, TANGERANG - DPRD Kota Tangerang Selatan dituding lebih mementingkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) daripada memikirkan kesejahteraan rakyat jika mengabulkan perubahan anggaran dana hibah di dalam postur APBD Perubahan.
Koordinator LSM Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Suhendar mengatakan kenaikan dana hibah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan terlalu drastis mencapai 256%.
Hal ini dinilai sarat penyalahgunaan untuk kepentingan politik. Jika usulan itu disetujui DPRD, artinya dewan lebih peduli pilkada daripada kesejahteraan rakyat.
"Saya menilai kebijakan anggaran di Tangsel tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat tetapi lebih mementingkan pilkada," katanya kepada Bisnis.com, Senin (5/10/2015).
Dana hibah dalam APBD Tangsel nilainya Rp29,67 miliar lantas naik 256% menjadi Rp105,26 miliar di dalam APBD-Perubahan.
Truth menduga ada kepentingan kampanye Wali Kota Airin Rachmy Diani yang bersama wakilnya, Benyamin Davnie, mencalonkan diri lagi untuk jabatan yang sama.
Truth menilai dana itu rentan diselewengkan, misalnya dengan membagikan kepada penerima hibah fiktif. Selain itu anggaran tersebut juga lebih besar daripada alokasi untuk urusan pemerintah wajib. "13 urusan pemerintah wajib anggarannya jauh dibawah Rp100 miliar," ujar Suhendar.
Urusan yang dimaksud a.l. perencanaan pembangunan Rp42,9 miliar, kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp17,1 miliar, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp11,2 miliar, keluarga berencana dan sejahtera Rp4,4 miliar, sosial Rp35,4 miliar.
Ada pula ketenagakerjaan Rp6,2 miliar, koperasi dan usaha kecil menengah Rp24,5 miliar, penanaman modal Rp9,6 miliar, kebudayaan Rp9,98 miliar, kepemudaaan dan olahraga Rp17,97 miliar, ketahanan pangan Rp3,2 miliar, serta pemberdayaan masyarakat Rp2,1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
