Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan pihaknya mecabut Surat Keputusan kerjasama penyewaan alat berat dengan pihak swasta.
"Tadi Pak Ahok [Basuki Tjahaja Purnama] menegaskan banyak alat berat yang tidak jalan, padahal Walikota mengaku
melakukan penertiban truk karena alat berat tidak ada. Tapi di cek Pak Gubernur alatnya ada, tetapi tidak jalan," kata Heru di Balai Kota, Senin (12/10/2015).
Heru menerangkan, banyak alat berat pengerukan sungai yang ditelantarkan di sungai. Beberapa alasan tak beroperasinya alat berat karena bahan bakar solar yang tak cukup.
"Makanya Pak Gubernur memerintahkan BPKAD mencabut SK Gubernur, yang membolehkan alat berat disewakam ke swasta mulai besok. Jadi semua alat berat akan dikerahkan ke wilayah," sambungnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan alat-alat berat memang harus diamankan agar tak disalahgunakan orang jika didiamkan saja.
"Alat alat berat itu juga kalau tidak digunakan bisa dicuri orang loh. Siapa yang cek? Makanya kalau itu digunakan terus menerus justru tidak akan berani orang ganggu, kalau dibiarkan bahaya," tutur Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
