Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Gaji PNS dan DPRD DKI 2016 Tembus Rp18 Triliun

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah menanggapi kritik DPRD DKI terkait besarnya anggaran belanja tak langsung (BTL) di kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2016.
APBD DKI Jakarta/Antara
APBD DKI Jakarta/Antara
Bisnis.com, JAKARTA--Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah menanggapi kritik DPRD DKI terkait besarnya anggaran belanja tak langsung (BTL) di kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2016.
 
Dia mengatakan ada tujuh item yang membentuk belanja tak langsug (BTL), yakni belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja bunga, belanja subsidi, dan lain-lain. 
 
"Besok kami akan paparkan lebih detail soal anggaran BTL kepada anggota Banggar DPRD DKI," katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (19/10/2015). 
 
Dia menuturkan gaji pegawai DPRD DKI memegang porsi besar dalam rancangan KUA-PPAS DKI, yakni berjumlah Rp18 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut sudah termasuk gaji 72.000 PNS DKI dan anggota DPRD DKI. Apalagi, Pemprov DKI menerapan dua jenis tunjangan kinerja daerah (TKD), yaitu statis dan dinamis. 
 
Saifullah memaparkan TAPD DKI kesulitan untuk memangkas BTL untuk tahun depan. Pasalnya, BTL sifatnya fix maka jika dikurangi Pemprov DKI bisa berhutang. 
 
Terkait pemangkasan anggaran, dia mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada tiap-tiap SKPD untuk membuat program prioritas yang akan dianggarkan tahun depan. 
 
"Mereka akan mengaku pada RPJMD. SKPD harus punya rencana strategis di tiap-tiap unit. Itu menunjukkan prioritas. Silakan bikin program tanpa batas asal ada yang utama," katanya. 
 
Berdasarkan data yang diterima Bisnis, porsi belanja daerah DKI Jakarta tahun depan berkurang dari Rp65,8 triliun menjadi Rp55,1 triliun. Atas pengurangan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI lantas melakukan penyesuaian ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 
 
Lebih lanjut, porsi belanja langsung turun dari Rp40 triliun menjadi Rp30 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah dipatok Rp800 miliar. Adapun, penerimaan pembiayaan DKI tahun depan mencapai Rp8,1 triliun dan pengeluaran pembiayaan berkisar Rp7,3 triliun. 
 
Anggaran BTL Pemprov DKI tahun depan berkisar Rp24,9 triliun atau mengambil porsi hingga 40% dari total KUA-PPAS DKI 2016 yang dipatok Rp62,5 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper