Bisnis.com, JAKARTA - -Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta akhirnya menyepakati besaran dana perimbangan pada Rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta 2016 mencapai sebesar Rp13,69 triliun, seperti yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.
Angka tersebut mengalami kenaikan dari hasil kesepakatan sementara yang diambil Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama ini sebesar Rp10 triliun. Angka tersebut mengalami koreksi dari usulan awal dari pihak eksekutif sebear Rp15 triliun.
"Kita sepakati dana perimbangan Rp13,69 triliun itu. Kan pada pembahaan sebelumnya, kita sepakati sementara, untuk potong dana perimbangan yang diusulkan DKI Jakarta, waktu itu diprediksikan mencapai Rp15 triliun, kita cuma setujui Rp10 triliun. Nah, ini kan APBN sudah diketuk dan DKI Jakarta ternyata dapat Rp13,69 triliun," tutur Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, Senin (2/11/2015).
Pemprov DKI Jakarta segera melakukan revisi anggaran belanja untuk tahun depan pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, menyusul disepakatinya besaran dana perimbangan sebesar Rp13,7 triliun dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pasalnya, pada pembahasan KUAPPAS 2016 dengan DPRD DKI Jakarta sebelumnya, dewan memutuskan untuk sementara waktu besaran dana perimbangan disepakati Rp10 triliun, dari perkiraan semula yang diajukan eksekutif sebesar Rp15 triliun.
Tambahan Dana
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, sudah menginstruksikan satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) untuk merevisi anggaran belanja tahun depan, seiring ditetapkannya dana perimbangan sebesar Rp13,7 triliun dari pemerintah pusat tersebut.
"Besaran dana perimbangan yang ditetapkan sementara oleh DPRD DKI Jakarta kemarin itu kan Rp10 triliun, sedangkan ini ternyata kami mendapatkan Rp13,7 triliun. Berarti ada tambahan Rp3,7 triliun," ujarnya di Balai Kota, Senin (2/11/2015).
Menurutnya dengan adanya tambahan dana perimbangan tersebut, maka seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan revisi anggaran belanjanya pada tahun depan. Pasalnya, keputuan sementara untuk pengurangan anggaran dana perimbangan oleh DPRD DKI Jakarta saat pembahasan, telah menggerus beberapa program pemerintah.
Tuty memaparkan, bahwa beberapa program yang akan ditambah anggarannya dari dana perimbangan tersebut antara lain untuk revitalisasi sekolah, pembangunan rumah sakit, pemberian PSO bagi Transjakarta, dan lainnya.
"Kami juga berencana anggaran untuk pembelian alat-alat kesehatan, obat, dan makanan untuk pasien RS. Anggaran lain yang ditambahkan adalah honor guru non-PNS yang mengajar di sekolah negeri dan petugas panti sosial," paparnya.
Pihaknya menargetkan revisi anggaran belanja tersebut dapat selesai dalam waktu singkat. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta seluruh SKPD untuk memulai proses lelang pada November 2015.
"Pokoknya program-program prioritas yang sebelumnya dipangkas akan kami kembalikan. Prosesnya harus cepat. Kami mau APBD 2016 sesuai target, tidak molor seperti tahun lalu," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
