Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritisi lambatnya kinerja Pemprov DKI Jakarta, lantaran hingga kini belum menyerahkan hasil penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016.
Sementara itu, tenggat waktu pengembalian hasil penyesuaian tersebut diserahkan kepada Kemendagri adalah pada Jumat, (15/1/2016) silam alias tujuh hari kerja setelah evaluasi Kemendagri diterima Pemprov DKI sebelumnya.
"Kami harus lihat, apakah sudah diikuti. Sampai kemarin Senin, (25/1/2016), belum ada. Kan jelas ada prosedur dan sistem," tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Selasa (26/1/2016).
Menurutnya, hasil pencermatan Kemendagri atas penyesuaian tersebut merupakan keputusan akhir atas APBD DKI 2016, baik diterima sepenuhnya, dibatalkan sebagian, bahkan hingga ditolak.
"Kalau dalam penyesuaian ada yang tidak sesuai aturan, mohon maaf, pasti kami batalkan," tegasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, salah satu hasil evaluasi Kemendagri adalah pencoretan rencana pemberian penyertaan modal pemerintah kepada 7 bumd, dan Kemendagri mencoret 6 bumd diantaranya, lantaran alasan penyuntikan modal kurang kuat.
Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI melakukan penyesuaian, dan tetap mengusahakan pemberian pmp kepada 6 bumd, dengan melampirkan analisa investasi serta perda pendukungnya.Sedangkan satu bumd terpaksa akan diusulkan pada APBD-P 2016,
Namun, hasil penyesuaian tersebut, yang seharusnya sudah diserahkan kembali kepada Kemendagri sejak 10 hari lalu itu, ternyata belum diterima Kemendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
