Kabar24.com,JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan apabila ketua RT/RW keberatan untuk melaporkan keluhan warga terkait kondisi lingkungan, Ahok akan menawarkan kepada anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk menggantikan menjadi ketua RT maupun RW.
"Kalau RW tidak mau ya sudah, saya kasih ibu-ibu PKK yang bikin laporan, laku duit Rp1,2 juta bayar ke mereka," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5/2016).
Sebelumnya, mereka mengaku keberatan untuk melaporkan melalui penggunaan Qlue, besaran uang operasional yang akan diberikan sebesar Rp10.000 per laporan. Mereka menganggap besaran tersebut terlalu kecil.
"Sebenarnya tidak ada urusan dengan Qlue, urusannya adalah lapak-lapak kami bongkarin, karena mereka jual lapak bisa Rp1,5 juta sebulan dari PKL, parkir liar," ujar Ahok.
Ahok menegaskan setiap ketua RT/RW diwajibkan untuk melaporkan aduan masyarakat melalui aplikasi Qlue. Hal itu dilakukan untuk transparansi.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan tidak dapat memberikan uang operasional kepada RT/RW begitu saja tanpa adanya bukti digunakan untuk apa uang tersebut.
Selain itu, Ahok menduga bahwa terdapat oknum RT/RW yang sering mendapatkan setoran dari berbagai kegiatan."Ini bukan cerita omong kosong. Laporan demi laporan tentang oknum RT/RW yang merasa berkuasa. Kalau ditekan bilangnya saya bukan bagian dari pemerintah. Tetapi, kamu jadi pemalak," ujar Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
