Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak perlu melakukan audit investigasi terkait pengadaan toilet di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
"Enngaklah. Enggak perlu [BPK masuk]," ucap Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7/2016).
Mantan Wali Kota Blitar tersebut menuturkan pengadaan toilet di gedung dewan tersebut dapat diaudit sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu Inspektorat.
"Kami bisa minta Inspektorat audit sendiri. Kan lebih gampang sekali," ucapnya.
Meski demikian, Djarot mengaku tak menutup kemungkinan BPK juga dilibatkan. Apalagi bila BPK memang menemukan penyimpangan pada pengadaan toilet tersebut.
"Kalau BPK mau masuk silakan," tandasnya.
Pada 2014, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 28 miliar untuk memperbaiki toilet gedung lama DPRD DKI.
Lelang proyek tersebut dimenangkan PT Hana Huberta. Namun, proyek renovasi memicu kontroversi lantaran nilainya dianggap tidak wajar. Selain itu, renovasi toilet dan hall sebenarnya belum perlu karena keramik, marmer, urinoir, dan toilet masih berfungsi baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
