Bisnis.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Mochammad Sidik, memastikan penduduk DKI yang terkena relokasi dari tempat asalnya masih bisa menggunakan hak pilih dalam Pilkada DKI 2017.
"Selama warga DKI, hak konstitusional kami akan lindungi dan akomodir di manapun dia tinggal," kata Sidik di kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016).
Sidik mengaku, belum memiliki data pemilih yang terkena relokasi. Namun, saat ini pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menurunkan tim Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) ke lapangan.
PPDP, kata dia, berbasis tempat pemungutan suara yang diisi oleh RT/RW.
Sidik mengatakan, bisa saja data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Menteri Dalam Negeri merupakan data sebelum penggusuran. Karena itu, dia ingin memastikan apakah nama-nama dalam form A KWK-KPU masih berdomisili di tempat tinggalnya sesuai kartu tanda penduduk.
"Kalau tidak ada, kami koordinasi dengan RT/RW. Kalau sudah geser, pindahnya ke mana? Kalau ada info relokasi ke rusun, kami pastikan gusurnya ke mana," ujarnya.
Dia akan intensif berkoordinasi dengan PPDP, pihak kelurahan, dan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil DKI, untuk memastikan keberadaan warga DKI yang terkena relokasi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga memastikan warga relokasi ke rumah susun masih bisa menggunakan hak pilihnya.
"Nanti kan orang ada formulir, sistem pilkada, asal bisa tunjukin KTP, mau daerah lain juga bisa milih kok," ujar Ahok di Balai Kota DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
