Bisnis.com, TANGERANG—Pemerintah Kota Tangerang menyatakan kesiapannya untuk segera menyerahkan pengelolaan Terminal Poris Plawad kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Engkos Zarkasyi mengatakan aset yang akan diserahkan adalah tanah, bangunan, peralatan seperti komputer maupun AC.
"Untuk pegawainya akan segera kami tarik. Hingga saat ini, jumlah seluruh pegawai yang bertugas di terminal terbesar di Kota Tangerang tersebut mencapai 50 orang, termasuk PNS dan dan tenaga harian lepas,” ucapnya, mengutip keterangan resminya, Rabu (28/9).
Dirinya menyebutkan pihaknya akan segera menarik PNS dari struktur pengelolaan Terminal Poris Plawad, sedangkan tenaga harian lepas akan ditempatkan di Divisi Pengendalian Operasional (Dalops).
“Kami masih kekurangan tenaga kerja sehingga opsi ini sekaligus mengatasi kekurangan tenaga di Dalops. Pada tenaga kerja harian juga akan dibiayai oleh APBD Kota Tangerang,” ungkapnya.
Engkos juga memastikan proses pengambilalihan pengelolaan dan penyerahan aset akan dilakukan sekitar Oktober-November tahun ini. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, dirinya berharap pengelolaan terminal menjadi lebih baik karena koordinasi menjadi terpusat.
Mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh pengelolaan terminal penumpang tipe A dan jembatan timbang harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
Rencana pengambilalihan tersebut juga merupakan bagian dari draft Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang tengah dirampungkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Nantinya, semua terminal di kawasan Jabodetabek akan dikoordinasikan oleh BPTJ sehingga diharapkan ada integrasi kewenangan dan pelayanan untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
