Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan langsung terkait perkembangan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT), Jumat (30/9/2016).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi ditemani sejumlah jajaran di bawahnya, seperti Menteri BUMN Rini Soemarno dan juga Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Namun, pada kesempatan tersebut, mantan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, Jokowi - Ahok tampak meluangkan waktu hanya berdua saja, beberapa saat, di sela-sela kunjungan tersebut.
Hal itu membuktikan bahwa hubungan keduanya memang sangat dekat, juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, apakah selain membicarakan proyek infrastruktur transportasi, keduanya juga membicarakan hal lain, termasuk persoalan politik, terkait Pilkada DKI 2017.
Saat dikonfirmasi terpisah, Ahok mengakui bahwa di sela pembicaraan proyek LRT dan MRT, Presiden Jokowi juga menyinggung soal gugatan Ahok di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait cuti pilkada, meski awalnya Ahok enggan membocorkannya.
"Pak Jokowi cuma ngomong gini aja. Kalau kerja itu harus kuasai lapangan detail. Laporan semua, kalau saya simpulkan, beliau tidak suka teori laporan tertulis, beliau lebih suka laporannya foto," jelas Ahok.
Namun, ketika Ahok didesak pertanyaan apakah pembicaraannya menyinggung pilkada, Ahok akhirnya mengakuinya, meski pembicaraannya sedikit, hanya soal cuti pilkada.
"Nggak ngomong banyak. Beliau cuma singgung dikit soal cuti. Pak Jokowi bilang ke saya, tanya apa soal UU yang disampaikan Profesor Harjono benar?," ujar Ahok.
Menurutnya, apabila itu benar, lalu siapa yang akan tanda tangan APBD 2017, kalau cutinya sampai empat bulan.
"Artinya Pak Jokowi bilang, nanti siapa yang tandatangan untuk APBD 2017? Jadi, Pak Jokowi juga mempertanyakan. Secara undang-undang, gubernur dan pemerintah persis seperti Prof Harjono sampaikan. Masa mesti tunggu saya balik sampai Februari 2017, tunggu masuk, baru tanda tangan?" jelasnya.
Sementara, menurut Ahok, sedangkan yang dulu tidak seperti itu, karena kalau mau, Januari sehabis ketok palu, baru cuti.
Ahok menilai, apabila dilihat dari pasal 70 ayat 7 baik dari UU No.32/2004 sampai yang Perppu No.1/2014 sampai Pilkada No.8/2015, itu semua jelas intinya sama, memperhatikan tugas pelaksanaan pemerintah daerah.
"Jadi calon melaksanakan kampanye harus dengan memperhatikan ABC, salah satunya, untuk cCadalah waktu dan jadwal berapa lama," ujarnya.
Akan tetapi, sampai keluar UU No.10/2016 tidak ada basa-basi ABC, langsung tulis bahwa petahana wajib cuti.
"Ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang itu," tegasnya.
Namun demikian, Jokowi sebagai pihak lawan Ahok di sidang MK mengaku akan tetap menghormati MK, seiring hal itu Jokowi juga meminta Ahok menghormati MK.
"Pak Jokowi minta agar hormati proses di MK. Tetapi, Pak Jokowi juga bingung, kalau cuti sepanjang itu, siapa yang mau tandatangan APBD," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
