Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PILKADA DKI 2017: Pengamat Ini Ragukan Hasil Survei LSI

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, karena dinilainya dipublikasikan lantaran LSI adalah konsultan politik salah satu calon.
 Ikrar Nusa Bakti/Antara
Ikrar Nusa Bakti/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, karena dinilainya dipublikasikan lantaran LSI adalah konsultan politik salah satu calon.

Lembaga survei ini juga disebutnya sedang mencari pasar.

"Survei LSI Denny JA dilakukan sebagai konsultan politik salah satu calon," kata Ikrar di Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Dia juga meragukan simulasi dalam survei itu yang disebutnya hanya penjumlahan dari perolehan suara Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono.

"Sulit menguji apakah benar pendukung Agus sepenuhnya akan bermigrasi ke Anies, atau sebaliknya, di putaran kedua," sambung Ikrar.

Asumsi migrasi dukungan didasarkan pada sentimen keengganan pemilih Islam memilih Ahok, yang menurut LSI mencapai 40 persen. Asumsi itu sulit diterima, kata Ikrar, karena berdasarkan sebaran dukungan, pendukung Ahok dari pemilih Muslim ironisnya justru lebih besar (27,7 persen), Anies (22,8 persen) dan Agus (20,6 persen).

Survei itu menyebut, angka elektabilitas Ahok pada survei Oktober turun pada 31,4 persen. Angka ini sama dengan simulasi tiga pasangan di mana pasangan Ahok-Djarot juga memperoleh suara 31,4 persen.

Ikrar menilai angka-angka LSI itu ganjil karena berarti Djarot tidak memberikan andil suara dalam survei itu.

Ikrar juga menyayangkan isu SARA menyertai hasil survei itu, padahal selama ini Denny JA dikenal sebagai tokoh yang sangat menentang isu SARA.

"Jadi ini survei independen atau dibayar untuk pengaruhi opini? Sebab kalau ini terus menerus dibiarkan akan menjadi pembenaran," kata Ikrar.

Sementara itu, peneliti utama LIPI Siti Zuhro menegaskan perlu pengaturan untuk memisahkan antara lembaga survei dengan konsultan politik maupun tim sukses, agar tidak terjadi membohongi publik.

"Saya setuju kalau dipisahkan antara lembaga survei, konsultan politik dan tim sukses," kata Siti Zuhro.

Siti menjelaskan lembaga survei mulai tidak karuan kiprahnya sejak 2008, padahal menurut dia lembaga survei seharusnya terbuka, transparan dan berintegritas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper