Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan para warga pemilik lahan yang terkena dampak proyek pembangunan jalur layang mass rapit transit (MRT) khususnya jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).
"Bapak Ibu jangan takut untuk melapor. Silakan laporkan saja ," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat (7/10/2016)
Pasalnya Ahok menduga ada para pejabat yang mempersulit pembebasan lahan untuk proyek MRT jalur layang di sepanjang Jalan Fatmawati.
Kondisi itulah yang dinilainya menjadi penyebab tak kunjung tuntasnya proses pembebasan lahan. Padahal dari laporan yang diterimanya dari warga, warga sudah setuju agar lahannya dibebaskan.
"Tiga tahun tak kunjung selesai. Saya kira ini awalnya mudah," ujar Ahok.
Ahok menduga upaya mempersulit warga oleh para pejabat seperti yang dituduhkannya adalah dengan berupaya meminta uang kompensasi dari warga yang sebenarnya sudah bersedia lahannya dibebaskan. Kompensasi yang diminta terkait Garis Sepadan Bangunan (GSB).
"Saya kasih contoh, misalnya kamu punya tanah 100 meter, dipotong tinggal 80 meter, harusnya GSB-nya enggak 80 meter dong. Kalau 80 meter siapa yang mau ngasih," ujar Ahok.
Ahok menyadari kebijakannya yang tidak memotong GSB akan membuat bangunan menjadi lebih mepet ke jalan. Namun, ia menyebut hal itu bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan.
"GSB nol juga boleh, nol juga enggak apa-apa. Itu kan memang daerah khusus. Tapi mungkin ada perkeliruan tadi. Ada perkeliruan untuk membuat orang susah mau gimana," ucap Ahok.
Pada pertemua tersebut, Ahok meminta para warga untuk mengisi formulir guna menyelidiki alasan mereka yang tidak mau melakukan pembebasan lahan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
