Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta merencanakan akan membangun sebanyak 11.105 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada tahun depan dengan anggaran mencapai sekitar Rp4 triliun pada APBD 2017.
Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan pembangunan ribuan rusunawa itu akan dilakukan di belasan titik di Ibu Kota Jakarta.
"Tahun depan direncanakan akan dibangun sekitar 11.105 titik dengan anggaran Rp4 triliun. Saat ini sudah dimasukkan di usulan APBD 2017," ujarnya, Rabu (19/10/2016).
Menurutnya, pembangunan ribuan rusunawa itu terbagi dalam sejumlah proyek single years maupun multi years yang akan dikerjakan mulai awal 2017.
"Selain dari proyek single years 2017, multi years 2017-2018, juga kelanjutan proyek 2016 yang pada tahun ini dihentikan sementara dan akan dilanjutkan lagi pada 2017," ujarnya.
Kelik memaparkan, bahwa semula pada 2016 ini ditargetkan dapat membangun sekitar 2000 unit rusunawa di delapan lokasi di Ibu Kota.
Namun, dalam perjalannnya, rencana pembangunan untuk tujuh lokasi diantaranya dibatalkan dan hanya satu titik yang sedang berlangsung.
Sementara, dari tujuh lokasi yang batal dikerjakan tahun ini tersebut, lima lokasi diantaranya dibatalkan sementara karena sedang dalam pemeriksaan inspektorat dan dua lokasi lainnya dilakukan putus kontrak lantaran kontraktornya masuk dalam daftar hitam.
"Dari rencana proyek single years 2016 sebanyak 8 lokasi itu, kan yang jalan hanya pembangunan rusunawa di Jalan KS Tubun sekitar 524 unit yang diharapkan selesai akhir tahun ini," ujarnya.
Kelik mengatakan, pembangunan ribuan rusunawa tersebut bakal diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama warga-warga yang terkena proyek penertiban hunian liar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan lelang proyek rusunawa tersebut akan dilakukan percepatan dan diharapkan sudah bisa dimulai pada November atau Desember tahun ini.
"Untuk 2017, kita optimis bisa realisasikan pembangunan rusunawa itu. Karena itu adalah kewajiban kami, kewajiban pemprov untuk menyediakan hunian yang layak dan manusiawi," terangnya.
Djarot meyakinkan, bahwa pembangunan unit rusunawa tersebut harus memenuhi syarat hunian yang layak dan aspek manusiawi untuk penghuninya.
"Hunian rusun ini diperuntukkan bagi warga miskin, terutama mereka yang terdampak kegiatan penertiban bangunan liar di bantaran kali, waduk, maupun saluran air," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan rusunawa itu tersebar di 19 lokasi di lima wilayah DKI Jakarta, seperti misalnya di Nanggrek, Penjaringan dan Tambora.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
