Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tetap optimistis realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 bisa mencapai minimal pada kisaran 85% dari total anggaran Rp62,91 triliun.
Pasalnya, hingga Sabtu 17 Desember 2016, penyerapan anggaran sudah mencapai 78% dan diperkirakan masih akan terus bertambah sekitar 7% lagi, hingga mencapai 85% lantaran seju lah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jyga masih menyelesaikan input data.
Hal tersebut disampaikan Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, di sela-sela acara temu wartawan di Puncak Bogor, Sabtu-Minggu (17-18/12/2016).
"Berdasarkan data terakhir, penyerapan anggaran hingga saat ini sudah mencapai 78%. Sisanya, 7% lagi masih dalam proses administrasi yang masih berjalan. Angka ini akan di-update lagi pekan depan. Target kami 85% yakin bisa dicapai," ujar pria yang akrab di sapa Soni itu.
Meskipun pihaknya telah mendorong penyerapan dengan baik selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, untuk mencapai target awal penyerapan anggaran hingga sebesar 90%.
Namun, tampaknya hal itu tidak akan maksimal, lantaran terdapat sejumlah SKPD ada yang terpaksa membatalkan beberapa proyeknya sehinggga berpengaruh kepada realisasi penyerapan.
"Misalnya, lelang proyek pembangunan beberapa rusun yang dibatalkan, lalu pembatalan pembayaran lahan eks Kedubes Inggris, dan juga mendegnya proyek pengolahan air laut menjadi air bersih di delapan titik di Kepulauan Seribu," ujarnya.
Sejumlah rumah susun (rusun) yang batal dibangun tersebut antara lain, Rusun di Cengkareng Barat, Pondok Pinang, Muara Baru, Pinang Ranti dan lainnya, dengan kendala bervairiasi masing-masing lokasi.
Lahan eks Kedubes Inggris di Kawasan Bundaran HI rencananya akan dibayarkan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sekitar Rp470 miliar. Namun menjelang pembayaran, didapati informasi bahwa lahan tersebut ternyata merupakan aset pemerintah.
Sementara itu, kegagalan proyek penyulingan air laut menjadi air minum di Kepulauan Seribu lantaran terjadi tindakan wanprestasi oleh kontraktor swasta, rekanan pemerintah yang ternyata hanya mampu merealisaikan 5%.
Menurut Soni, sejumlah proyek infrastruktur yang gagal teralisasi dengan baik tersebut menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya serapan, dikarenakan nilai anggaran beberapa proyek itu cukup besar angkanya. "Mengapa ini agak terlambat karena ada beberapa proyek sedang disetop. Jadi tahu sendiri urusan disetop itu mempengaruhi penyerapan," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya juga mengapresiasi dengan telah selesainya proses pembebasan ratusan bidang lahan yang terkena pembangunan MRT Jakarta, sehingga akan mampu mendukung proses penyelesaian proyek tersebut.
"Kalau pembebasan lahan MRT masih terhambat, penyerapan Anggaran 2016 masih rendah, jadi ini sangat membantu," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
