Bisnis.com, JAKARTA - Setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perhubungan untuk mengelola Pelabuhan Muara Angke. Pemprov DKI juga tengah menyiapkan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum untuk memperkuat kewenangan pengelolaan pelabuhan tersebut dan mewujudkan penataan kawasan terpadu Pelabuhan Muara Angke.
“Nanti akan ada Perda khusus untuk pengelolaan, itu yang disarankan karena selama ini Pemda boleh bangun pelabuhan daerah tapi Perdanya belum ada cuma Surat Keputusan (SK) Gubernur saja,” kata Darjamuni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, di Gedung DPRD, Selasa(17/1/2017).
Selain menyiapkan payung hukum, guna melakukan revitalisasi fisik pelabuhan tersebut, Dinas Tata Air DKI harus melakukan pemasangan sheet pile sepanjang 45 meter yang berada di depan restoran apung Muara Angke dan 200 meter di depan dermaga.Selain itu, Dinas Bina Marga DKI akan membuat jalan lalu lintas pada kawasan tersebut.
Guna melakukan revitalisasi tersebut, Pemprov terlebih dulu akan melakukan pembangunan rumah susun untuk merelokasi warga yang mencapai 2.400 pintu pada kawasan tersebut.
"Kami sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, mereka siap kalau sudah ada gantinya, gantinya ini yang belum ada,"tuturnya.
Untuk pembangunan rumah susun bagi para nelayan, Pemprov DKI tengah mengupayakan untuk melalui dana koefisien lantai bangunan (KLB) lantaran rencana awal untuk menggunakan dana kontribusi tambahan dari pembangunan reklamasi Teluk Jakarta tertunda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
