Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Achmad Firdaus menantang para kepala dinas untuk ikut melakukan pencatatan aset dimasukkan dalam key performance index (KPI) mereka.
Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi untuk membantu pencatatan aset milik Pemeritan Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya hinga saat ini pencatatan aset menjadi masalah utama yang dihadapui Pemprov DKI.
"Saya tantang kepala SKPD agar masalah aset dimasukan ke KPI. Kalau bisa begini, masalah aset akan diselesaikan," ujar Firdaus kepada para kepala SKPD di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Dengan begitu, secara otomatis, hal ini juga memengaruhi tunjangan kerja daerah (TKD) mereka. Ide tersebut disampaikannya saat melakukan rapat di Balai Kota bersama seluruh SKPD. Dia mencontohkan pencatatan aset terburuh terjadi pada Dinas Pendidikan DKI. Pasalnya terdapat lahan dengan total 24 triliun yang belum diyakini statusnya.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengaku setuju terkait ide tersebut. Dia menilai masalah inventarisasi aset sudah menjadi masalah kronis yang mengakibatkan hasil audit BPK sangat buruk.
"Karena ini persoalan sudah kronis. Kalau kita enggak berani masukin aset di KPI, ga kelar-kelar ini. Di BPK yang bikin catatan kita jelek ini ya aset," ujar Saefullah.
Pencatatan aset di Pemprov DKI sendiri sudah menggunakan sistem e-aset. Oleh karena itu, Firdaus meminta kepala dinas memastikan penerimaan aset dicatat dengan benar. Mutasi aset ke SKPD lain juga harus tercatat dalam berita acara. Begitupun dengan aset-aset yang mengalami perubahan status seperti penghapusan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
