Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI diimbau agar tak melakukan mogok kerja dengan kembalinya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI kendati masih berstatus sebagai terdakwa kasus penistaan agama.
Dari Fraksi NasDem, Bestari Barus mengatakan, kegiatan di DPRD DKI tak boleh terpengaruh oleh sentimen politik selama pemilihan kepala daerah berlangsung. Menurutnya, lebih baik bekerja demi membangun Ibu Kota daripada ikut dalam gerakan tersebut.
Ada empat fraksi yang mogok kerja yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sosial, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
"Janganlah DPRD ditunggangi untuk kepentingan politik tertentu dengan tujuan pemenangan paslon walaupun harus dengan mengorbankan kepentingan masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (18/2/2017).
Mewakili Fraksi NasDem, pihaknya pun secara tegas menolak segala bentuk boikot kendati Basuki kembali menjadi gubernur DKI dengan status tedakwanya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut gubernur yang didakwa karena perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat lima tahun harus diberhentikan sementara.
Namun, Kementerian Dalam Negeri belum menyatakan sikap bahwa Basuki atau yang akrab disapa Ahok harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Atas hal tersebut pun para legislator di DPR menggulirkan hak angket.
"Fraksi NasDem menolak pemboikotan atau rencana mogok kerja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
