Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polmark Indonesia Sebut Ada 542 TPS “Ajaib”

Lembaga kajian politik Polmark Indonesia menyatakan terdapat 542 tempat pemungutan suara atau TPS yang ajaib karena memiliki daftar pemilih tambahan (DPTb) yang cukup signifikan.
Warga menggunakan hak suara dalam Pilkada DKI Jakarta di TPS 053 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017)./Bisnis-Nurul Hidayat
Warga menggunakan hak suara dalam Pilkada DKI Jakarta di TPS 053 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017)./Bisnis-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga kajian politik Polmark Indonesia menyatakan terdapat 542 tempat pemungutan suara atau TPS yang "ajaib" karena memiliki daftar pemilih tambahan (DPTb) yang cukup signifikan.

"Mengapa kami sebut 542 TPS itu ajaib, karena TPS-TPS itu jumlah daftar pemilih tambahannya melebihi 2,5 persen dari total daftar pemilih tetap," ujar Direktur Lembaga survei politik Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro dalam diskusi yang diselenggarakan Komunitas Pers Peduli Pemilu Jakarta (KP3J), di Jakarta, Senin (10/4/2017).

Eko mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10/2015 pasal 22 disebutkan, bahwa jumlah DPTb tidak melebihi 2,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) yang ada.

Menurut dia, 542 TPS itu rawan terjadi kecurangan. TPS dimaksud menurut dia, tersebar di lima kabupaten dan kota di DKI Jakarta.

Di Jakarta Utara sebanyak 258 TPS, Jakarta Barat 252 TPS, Jakarta Pusat 16 TPS, Jakarta Timur 14 TPS, dan Jakarta Selatan dua TPS. Sementara, di Kepulauan Seribua tidak ditemukan.

Eko menyampaikan seluruh pihak harus berpartisipasi menjaga Pilkada DKI Jakarta agar berlangsung adil, jujur dan demokratis, terlepas dari siapa pun pemenang pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 nanti.

"Siapa pun pemenangnya, Pilkada DKI Jakarta harus dapat berlangsung adil, jujur dan demokratis, karena pilkada DKI Jakarta juga merupskan barometer," jelas dia.

 

Kerap Terjadi

Oeneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan persoalan daftar pemilih memang menjadi persoalan yang kerap terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia.

Siti Zuhro menekankan perlunya pemerintah mendapatkan data kependudukan yang akurat dan terpercaya atau kredibel.

"Kita sebagai negara besar tidak memiliki data kependudukan yang baik, pemerintah perlu segera mendapatkan data kependudukan yang akurat dan kredibel. Saat ini sudah keluar hampir Rp7 triliun untuk KTP elektronik, tapi yang terjadi malah menjadi bahan bancakan," jelas Siti Zuhro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper