Bisnis.com, JAKARTA- Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah menyerahkan daftar kegiatan yang akan dikerjakan setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih pada Oktober mendatang.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati mengatakan terdapat 3.000 kegiatan yang telah dimasukan ke dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2018.
"3.000 kegiatan tersebut hasil break down dari 529 program yang disusun Anies-Sandi untuk RKPD 2018," ujarnya, Jumat (9/6).
Menurutnya, RKPD merupakan pedoman penyusunan rancangan anggaran belanja daerah (RAPBD) yang akan dibahas di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk disahkan menjadi APBD 2018.
Menurutnya, dari 529 isu atau program yang disusun Anies-Sandi berkembang menjadi 3.000 kegiatan karena masing-masing program bisa lebih dari satu kegiatan.
Dia memberi contoh, program OK OCE bisa menjadi berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut ke depannya membutuhkan anggaran dari APBD.
Baca Juga
Menurut Tuty, pihaknya saat ini tengah mengkalkulasi besaran anggaran 3.000 kegiatan yang masuk dalam RKPD untuk dikerjakan pada 2018 mendatang setelah Anies-Sandi resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI.
Dia mengatakan seluruh kegiatan yang ada di DKI totalnya mencapai 20.000 kegiatan. Adapun, kegiatan yang sinkron dengan Anies-Sandi hanya sekitar 3.000 kegiatan.
"Kita kan punya template kegiatan apa saja yang dikerjakan Pemprov DKI. Nah, Anies-Sandi masuk menyerahkan program. Dari program itu yang sinkron ada 3.000 kegiatan," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan pihaknya telah menyerahkan draf RKPD 2018 ke DPRD DKI dengan total keseluruhan anggaran mencapai Rp74 triliun yang akan dibahas dewan untuk menjadi RAPBD.
Menurutnya, untuk sementara 3.000 kegiatan yang diusulkan Anies-Sandi sudah terhitung dengan kisaran anggaran mencapai Rp1 triliun. Pihaknya akan mengkaji kembali anggaran untuk semua kegiatan tersebut karena dinilai tergolong kecil.
"Dalam draf RKPD 2018 anggaran belanja langsung lebih besar mencapai 42% dibandingkan belanja tidak langsung. Sebab belanja langsung penggunaannya lebih banyak," katanya.
Dia menambahkan setelah RKPD masuk ke dewan, pihaknya akan segera membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan melibatkan level komisi, fraksi, hingga badan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
