Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov DKI Kehilangan Banyak Aset Tanah, Ini Sebabnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kehilangan banyak aset tanah.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kehilangan banyak aset tanah.

Biro Hukum Pemerintah Jakarta mencatat, dari 22 perkara sengketa tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht hingga akhir tahun lalu, pemerintah kalah di sepuluh kasus.

Menurut Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum, Nur Fadjar, kekalahan menimpa karena pemerintah lalai dalam mengelola aset. Pemerintah tak bisa menunjukkan bukti sertifikat asli setiap kali bersengketa di pengadilan. “Ini yang menjadi persoalan,” ujar Fadjar, Senin (19/6/2017).

Hal ini terjadi dalam kasus sengketa tanah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Jakarta Timur seluas 2,9 hektare. Meski belum inkracht, pemerintah kalah di pengadilan negeri dari ahli waris Ukar Bin Kardi dan diminta membayar kerugian sebesar Rp 340 miliar. Putusan itu diberikan pada 2015 dan pemerintah DKI mengajukan permohonan banding baru pada tahun lalu.

Fadjar memberi contoh lain soal buruknya pengarsipan sertifikat tanah. Mahkamah Agung telah menolak gugatan peninjauan kembali sengketa tanah seluas 7.200 meter persegi di Kramatjati, Jakarta Timur, karena pemerintah tak bisa menunjukkan bukti asli pada 2012.

“Setelah putusan, baru ketemu sertifikat aslinya. Ternyata dibawa anak lurah.”

Gara-gara tak cermat mengelola aset, Fadjar menengarai banyak mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum pegawai pemerintah memanfaatkan keadaan itu. Contoh yang paling menohok adalah pembelian tanah sendiri di Cengkareng Barat seluas 4,6 hektare senilai Rp 668 miliar dua tahun lalu.

Pemprov DKI bahkan digugat karena dianggap menyerobot tanah itu, meski kemudian dimenangkan oleh pengadilan.

Buruknya pengelolaan aset juga dianggap sebagai penyebab pemerintah sudah empat kali berturut-turut mendapat rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Padahal kualitas penyusunan anggaran pemerintah Jakarta sudah jauh membaik,” kata Sekretaris Daerah Saefullah.

Kepala Badan Pengelola Aset DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, mengakui bahwa selama ini manajemen pengelolaan aset perlu diperbaiki.

“Sekarang kami terus mendata semua aset pemerintah,” katanya. “Nanti semua by system.”

Selain memperbaiki sistem pengelolaan aset, pemerintah bekerja sama dengan kejaksaan serta Badan Pertanahan Nasional untuk mengamankan aset-aset. Di Jakarta Barat, kepala kejaksaan setempat, Reda Mantovani, membenarkan kerja sama itu.

Reda mengungkap adanya beberapa kasus penyerobotan atas tanah DKI di wilayah itu. “

Selain penyidikan, kami gunakan pendekatan persuasif,” kata Reda kemarin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper