Bisnis.com, Jakarta -- Menghilangnya anggaran untuk penyediaan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di APBD masih menjadi sorotan.
Tim Sinkronisasi Anies-Sandi memastikan tidak pernah melakukan koordinasi baik dengan SKPD di Pemprov maupun DPRD DKI Jakarta untuk penghapusan nomenklatur lahan RPTRA.
Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak mengatakan, pihaknya membantah ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyebut jika hilangnya nomenklatur lahan RPTRA akibat koordinasi tim sinkronisasi.
"Itu tidak benar. Tudingan yang tidak beralasan,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (28/8/2017).
Naufal menyampaikan tidak ada pembicaraan antara Tim Sinkronisasi dengan SKPD maupun DPRD terkait penghapusan anggaran lahan untuk RPTRA.
Sebaliknya, justru pihaknya ingin agar RPTRA makin dikembangkan.
“Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang. Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahanya,” tambahnya.
Bahkan, menurutnya, hal itu justru memperlihatkan kurangnya koordinasi antara Djarot dengan bawahannya dan lemahnya kontrol Djarot atas proses penganggaran.
“Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi?,” tukasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi penghentian program pembebasan lahan untuk kebutuhan RPTRA di dalam APBD-P 2018.
"Saya kaget itu enggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur, kan aneh. Kayak enggak pernah bebasin lahan aja sampai salah masukin nomenklatrur. Atau karena ada koordinasi dengan misalnya tim sinkronisasi, saya enggak tahu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
