Bisnis.com, JAKARTA--Bank DKI mengoptimalisasi pelayanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) warga DKI Jakarta.
Corporate Secretary Bank DKI Zulfarshah mengatakan pembayaran PBB merupakan langkah perseroan untuk mendukung Pemprov DKI dalam mencapai target penerimaan pajak.
"Bank DKI telah melayani 453 ribu transaksi pembayaran PBB dengan jumlah transaksi mencapai 3,7 triliun hingga akhir Agustus 2017," katanya, Rabu (6/9/2017).
Dia menuturkan Bank DKI telah melakukan beberapa cara untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PBB, termasuk diantaranya melakukan jemput bola ke titik-titik warga DKI Jakarta. Menurutnya, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB melalui kantor layanan, ATM Bank DKI, dan JakMobile.
“Wajib Pajak kini lebih dimudahkan untuk melakukan pembayaran dengan berbagai alternatif sarana pembayaran yang disediakan oleh Bank DKI,” ucapnya.
Dia juga menghimbau kepada para wajib pajak yang belum melakukan pembayaran PBB DKI Jakarta, untuk dapat melakukan pembayaran PBB mlalui ATM & Jakmobile.Dukungan Bank DKI terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
Baca Juga
Selain penerimaan PBB, Bank DKI juga melayani penerimaan Pajak dan retribusi daerah lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI, Surat Setoran Pajak (SSP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak KIR, dan Pajak Reklame.
"Hal ini sejalan dengan Visi Bank DKI menjadi bank regional modern dan bernilai tinggi yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pembangunan Jakarta," jelasnya.
Bank DKI juga turut mendukung setiap program Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam menyediakan layanan transaksi non tunai termasuk pembayaran penghuni Rusunawa melalui pembayaran angsuran secara autodebet yang dilakukan setiap tanggal 5 sampai tanggal 20 setiap bulannya.
Agar memudahkan layanan kepada penghuni rusun, Bank DKI juga menyediakan ATM di 23 Rusunawa yang tersebar di wilayah DKI Jakarta serta penyediaan bank keliling/ mobile branch.
Zulfarshah menambahkan Bank DKI juga turut membantu program untuk penyediaan absensi elektronik bagi penghuni rusun pada 23 Rusunawa. Program absensi elektronik di rusun sudah diimplementasikan sejak Agustus 2016, absen elektronik (reperso) dengan sidik jari dan ada tampilan photo agar memudahkan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan identifikasi penghuni rusun.
"Kami juga dipercaya untuk mengelola pengumpulan autodebet retribusi Iuran Pengelolaan Lingkungan [IPL] yang dilakukan melalui Cash Management System Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
