Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkot Bogor Ingatkan Waskita Soal TOD Stasiun Bogor

Pemkot Bogor menegaskan pengembangan hunian terintegrasi dengan sistem transportasi berkonsep transit oriented development (TOD) di Stasiun Bogor harus dikaji secara matang.
Warga melintas di dekat spanduk iklan rumah susun dengan konsep transit oriented development (TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Senin (2/10)./JIBI-Nurul Hidayat
Warga melintas di dekat spanduk iklan rumah susun dengan konsep transit oriented development (TOD) di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Senin (2/10)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA- Pemkot Bogor menegaskan pengembangan hunian terintegrasi dengan sistem transportasi berkonsep transit oriented development (TOD) di Stasiun Bogor harus dikaji secara matang.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan proyek TOD Stasiun Bogor yang dikembangkan PT Waskita Karya Realty Tbk. di atas lahan PT Kereta Api Indonesia masih dalam proses pengurusan perizinan.

"Kami tidak mau saat ground breaking nanti seluruh tahapan perizinan belum beres. Oleh karena itu analisnya harus diperdalam," paparnya, Kamis (5/10).

Dia menuturkan kajian yang harus dimatangkan oleh pengembang adalah persoalan analisis dampak lingkungan dan dampak lalulintas di area stasiun dan sekitarnya.

Bima menjelaskan kondisi kawasan Stasiun Bogor saat ini dinilai semrawut. Oleh karena itu, dia mengingatkan jangan sampai proyek nasional TOD Stasiun Bogor tersebut semakin memperparah area stasiun.

Bima memaparkan pihaknya tidak ingin peresmian peletakan batu pertama proyek TOD Stasiun Bogor dilakukan seperti peresmian TOD Stasiun Pondok Cina.

Peletakan batu pertama TOD Stasiun Pondok Cina Kota Depok pada Senin (2/10/2017) lalu‎ diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono serta para pejabat dari PT Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia selaku pengelola proyek.

Padahal, Pemkot Depok‎ mencatat perizinan untuk pembangunan TOD Stasiun Pondok Cina tersebut belum rampung secara keseluruhan.

Dia menuturkan agar pembangunan TOD Stasiun Bogor yang merupakan proyek pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai prosedur.

Pihaknya meminta agar pengembang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan baik oleh Pemkot Bogor maupun regulasi terkait yang disepakati.

"Jangan ada aturan yang di-by pass. Karena tidak mungkin nanti groundbreaking dilakukan sebelum semua tahapan perizinan dilakukan," paparnya.

Bima menambahkan Pemkot Bogor akan mendukung pengerjaan TOD Stasiun Bogor jika secara keseluruhan tidak ada norma-norma yang dilanggar termasuk prasyarat yang harus dipenuhi pihak pemegang proyek.

"Termasuk juga nanti ketika huniannya jadi, yang harus memiliki adalah warga Bogor yang ber-KTP Bogor yang bekerja di Jakarta," paparnya.

Pemkot Bogor, kata dia, akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendata siapa saja warga Bogor yang berpenghasilan rendah dan data penunjang lainnya untuk memastikan warganya bisa tinggal di hunian berkonsep TOD di Stasiun Bogor tersebut.

Sementara itu, Direktur PT Waskita Karya Bambang Rianto mengatakan rencana peresmian peletakan batu pertama TOD‎ di Stasiun Bogor pada awal Oktober ini dipastikan mundur karena perizinannya belum rampung.

"Kami masih sedang merapatkan tentang perizinan dan lain-lainnya. Itu saja intinya," ujarnya.

Dia memaparkan pihaknya akan menunggu proses perizinan secara keseluruhan bisa rampung. Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya akan segera menggelar rapat kembali.

Bambang memaparkan pengembangan TOD Stasiun Bogor direncanakan dibangun sebanyak 2.000 unit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Nanti para penghuninya adalah orang Bogor yang bekerja di Jakarta atau orang Bogor yang bertransportasi menggunakan kereta," katanya.

Berdasarkan catanan Bisnis, pengerjaan proyek TOD Stasiun Bogor ‎mencapai 6,6 hektare dengan target hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rencananya pengerjaan TOD Stasiun Bogor meliputi area komersial, apartemen dan rumah susun bagi masyarakat dengan porsi 30%. Adapun anggaran pengerjaan TOD ini dirogoh dari kocek internal perseroan.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor Denny Mulyadi menuturkan pihaknya baru mengeluarkan izin prinsip untuk pembangunan TOD Stasiun Bogor.

Menurutnya, setelah pengembang merampungkan kajian dampak lingkungan dan lalulintasnya, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi perizinan lain termasuk izin mendirikan bangunan.

"Kami nanti akan lihat hasil kajian daya dukung lingkungan lalulintasnya. Setelah itu masuk ke izin peruntukan penggunaan tanahnya," katanya.

Dia menambahkan rencana pengembangan TOD Stasiun Bogor tersebut menyumbang besar terhadap realisasi investasi di Kota Bogor yang saat ini sudah mencapai sekitar Rp3,5 triliun atau lebih besar dibandingkan realisasi investasi pada tahun lalu yang mencapai Rp2,3 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Miftahul Khoer
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper