Bisnis.com, JAKARTA -- Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, mengatakan mendukung kebijakan Eksekutif untuk menghapus penyertaan modal pemerintah.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah menghapus dana PMP sebesar Rp2 triliun untuk menutup defisit pada KUA-PPAS 2018 dari lima Badan Usaha Milik Daerah.
"Saya mendukung saja karena ini policy-nya Gubernur karena program-program dia masih kurang anggaran. Beliau bilang mau coba. Setiap tahun kan BUMD itu diberi tambahan anggaran. Diminta-minta tapi implementasinya enggak tahu," tutur politisi PDIP yang dikenal dengan sapaan Pras, di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/11/2017).
Menurut Pras penghapusan dana PMP tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan dengan operasional perusahaan karena kondisi perusahaan yang dinilainya masih sehat.
"Saya rasa sehat, saya rasa bisa. Karena sekali lagi, dia setiap tahun dibantu sekarang kita ingin tahu impelemntasinya yang kita bantu itu sampai mana," katanya.
Salah satu contoh PMP yang menurut Prasetyo dapat ditarik guna menutup defisit anggaran antara lain dana sekitar Rp650 miliar yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo untuk mengakuisisi PT Palyja.
Baca Juga
"Sekarang saya pertanyakan dalam rapat banggar itu, mana itu [dana PMP Jakpro]? Dan mana bunganya? Enggak mungkin uang itu disimpan di bank enggak ada bunganya. Saya minta diaudit," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
