Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sandiaga Targetkan Jumlah Warga Miskin Turun 1% di 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga UNo mencanangkan angak penduduk miskin di Jakarta turun 1% di 2022 menjadi 2,77%
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno saat menghadiri acara 'coffee morning' di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (6/11)./ANTARA-Galih Pradipta
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno saat menghadiri acara 'coffee morning' di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (6/11)./ANTARA-Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga UNo mencanangkan angak penduduk miskin di Jakarta turun 1% di 2022 menjadi 2,77%

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Badan Pusat Statisik DKI mencatat pada 2017 bahwa 3,77% dari 10,3 juta penduduk Jakarta termasuk dalam golongan miskin.

Angka ini naik 0,2% dari jumlah penduduk miskin di 2016 yang berada pada rasio 3,75%.

Selain itu, jumlah penduduk yang masuk dalam golongan rentan miskin berjumlah 7,8%.

Penduduk rentan miskin dapat dengan mudah jatuh miskin jika terjadi guncangan ekonomi yang menyebabkan inflasi di DKI.

"Oleh karena itu, 2018-2022 kita canangkan tingkat kemiskinan selama lima tahun tersebut ditargetkan menurun di angka 2,7%," ujarnya dalam sambutan Rakerda Penanggulangan Kemiskinan, di Balaikota, Selasa (12/12/2017).

Menurutnya, angka kemiskinan di Jakarta sangat susah untuk dipecahkan jika isu ketimpangan ekonomi serta eksklusi terhadap masyarakat miskin tidak diatasi.

"Misi pembangunan Jakarta sudah jelas, kita berpihak kepada yang belum tersentuh pembangunan selama ini, yang termarginalkan, dan yang selama ini masuk ke dalam kelompok kurang sejahtera," tuturnya.

Sandiaga berencana untuk menyusun strategi pengurangan jumlah penduduk miskin dengan menciptakan kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil.

Dia menambahkan kebijakan yang nanti akan dibentuk harus mampu mengedepankan peran warga serta melindungi hak-hak masyarakat.

Vivi Yulaswati, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, mengatakan pihaknya akan memastikan kerjasama dengan Pemprov DKI tepat sasaran.

"Mereka yang layak kita pastikan masuk, berbagai mekanisme dan validasi akan dilakukan," ujarnya.

Menurutnya sejauh ini Pemprov DKI sudah melakukan langkah yang cukup baik untuk mengurangi ketimpangan diantara masyarakat melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Namun kalau mereka menerima KJP dan KJS tetapi tidak bekerja mereka tidak bisa keluar dari garis kemiskinan. Jadi diperlukan berbagai upaya bersinergi," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nirmala Aninda
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler