Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI siap membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk program DP Nol Rupiah (DP RP0).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan untuk tahap awal pemerintah sudah menunjuk PD Pembangunan Sarana Jaya membangun dua tower hunian vertikal yang dinamakan "Klapa Village" di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
"Tahap pertama akan dibangun satu tower dengan total 703 unit yang terdiri dari 513 rusunami tipe 36 seharga Rp320 juta dan 195 unit tipe 21 yang dijual Rp185 juta," katanya saat Groundbreaking Rumah DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa, Kamis (18/1/2018).
Sesuai janji kampanye dia dan Sandiaga Uno, syarat utama untuk memiliki rusunami tersebut calon konsumen harus berpenghasilan tak lebih dari Rp7 juta per bulan. Pemprov DKI menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Semuanya dengan FLPP. FLPP itu artinya ada syarat minimal DP 1%, nah yang 1% itu dari kami [subsidi]. Jadi pembiayaannya menjadi 0% karena 1% disediakan lewat APBD," imbuhnya.
Lantas berapa jumlah cicilan yang harus disetor warga setiap bulan?
Anies mengatakan pihaknya akan membentuk badan layanan umum daerah (BLUD). Skema cicilan tersebut, lanjutnya, akan dibuatkan oleh BLUD.
"[Tenor] cicilannya bisa 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain-lain. Jadi tidak seragam. Justru dengan cara begitu maka warga bisa mencicil sesuai kemampuan. Jadi tujuannya harga seragam, tetapi besaran kredit bisa diatur sesuai kemampuan," ungkapnya.
Meski demikian, dia tak bisa memberikan gambaran berapa besar cicilan yang harus dibayar oleh konsumen setiap bulan. Dia pun merujuk aturan loan to value (LTV) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
"[Cicilan] maksimal 30% dari penghasilan kita. Jadi ya, konsumen bisa atur durasinya secara fleksibel. Intinya, saya pastikan ini bisa dilaksanakan. Skema FLPP ditambah program DP Rp0. Insya Allah, Jakarta akan punya supply ribuan rumah yang [harganya] terjangkau," ucapnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta Agustino menuturkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon konsumen.
"Syarat utamanya calon pembeli harus memiliki KTP DKI. Kedua, dia harus mendapat surat keterangan dari RT/RW/Lurah yang menyebutkan status sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki hunian," katanya.
Agustino mengatakan FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah yang bekerjasama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut.
FLPP juga menawarkan bunga rendah, yaitu 5%, dan flat selama jangka waktu cicilan hingga 20 tahun. Terkait sinergi antara DP Rp0 dengan FLPP, nantinya Pemprov DKI akan menanggung besaran DP dan bunga calon konsumen.
"Subsidi DP ditargetkan 1%. Sementara, subsidi bunga mencapai 5% per tahun," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
