Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hipmi: Serahkan Proyek di Bawah Rp200 Miliar ke Swasta

Hipmi menyarankan agar pemerintah pusat tidak hanya memberikan proyek tender kepada BUMN.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya) Afifudin Suhaeli Kalla berdiskusi bersama redaksi saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia di Jakarta pada Kamis (22/2/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya) Afifudin Suhaeli Kalla berdiskusi bersama redaksi saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia di Jakarta pada Kamis (22/2/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan ‎Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyarankan agar pemerintah pusat tidak hanya memberikan proyek tender kepada BUMN.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Himpunan ‎Pengusaha Muda Indonesia Jaya Raya ‎(BPD Hipmi Jaya) Afifuddin Suhaeli Kalla‎ menjelaskan swasta perlu dilibatkan dalam tender agar keberlangsungan bisnis mereka tetap berjalan.

Adapun salah satu indikator perusahaan swasta diperbolehkan untuk mengambil tender ini yakni dengan nilai proyek di bawah Rp200 miliar.

"BUMN jangan mengambil semua pekerjaan, berikan [sebagian] porsi ke swasta," kata Afifuddin dalam kunjungannya ke redaksi Bisnis Indonesia pada Kamis (22/2/2018).

Dia menambahkan tidak hanya BUMN yang diharuskan membagi porsi tender ini ke swasta, tetapi juga berbagai anak perusahaan pelat merah tersebut. "Ini yang sedang diperjuangkan oleh Hipmi, kami pengusaha nasional juga ingin berperan dalam pembangunan."

Menurutnya, saran dari Hipmi dan berbagai pelaku bisnis lainnya ini telah dibahas ke ranah pemerintah pusat. "Mudah-mudahan ini segera diterapkan," ungkap Afifuddin.

Dia juga berharap agar lelang konsolidasi dapat diperlonggar sehingga usaha kecil dan menengah (UKM) dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Jakarta.

"Mungkin di Gubernur DKI sekarang mulai berubah. Wakil Gubernur DKI [Sandiaga Uno] adalah pengusaha, mungkin beliau akan berpihak ke dunia usaha," katanya berharap sambil membandingkan dengan pemerintahan terdahulu.

Seperti diketahui, skema lelang konsolidasi merupakan kebijakan yang diterapkan ketika masa jabatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari UKM yang menjalankan proyek tender dengan hasil pekerjaan yang di bawah standar.

Selain itu, lelang konsolidasi dianggap dapat menghemat pengeluaran Pemprov DKI Jakarta. Skema itu menawarkan lelang dengan sistem paket dengan nilai hingga miliaran rupiah, sehingga UKM tidak mendapat porsinya yang diambil oleh BUMN atau kontraktor besar yang memiliki modal yang lebih kuat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper