Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cegah Korupsi, Gubernur DKI Diminta Rotasi PNS di Unit Pengadaan

Komite Antikorupsi Indonesia mencium adanya dugaan kongkalikong di Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta.
Air mancur di Balai Kota DKI Jakarta/Istimewa
Air mancur di Balai Kota DKI Jakarta/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Antikorupsi Indonesia mencium adanya dugaan kongkalikong di Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta.

Ketua Umum Komite Antikorupsi Indonesia Arif Nur Cahyono mengatakan bahwa pada 2017, di era kepemimpinan gubernur sebelumnya, UPPBJ menunjuk sebuah kontraktor untuk merehabilitasi 118 sekolah di Jakarta yang dimenangkan oleh sebuah perusahaan.

“Dari pantauan kami, permasalahan ini tak lepas dari keteledoran dan oknum di Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Kota Jakarta inisal yang sangat dipercaya penguasa lama DKI Jakarta untuk mengatur proyek itu,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Sabtu (19/5/2018).

Ia juga menduga, oknum inilah yang selama ini berperan agar para mafia proyek ini leluasa memilih perusahaan yang dijadikan pemenang tender.

“Jadi modusnya para mafia proyek ini selalu mempengaruhi atau bekerjasama dengan panitia lelang yang melakukan penilaian secara subyektif dan mengkondisikan agar perusahaan tertentu yang menang,” jelasnya.

Para mafia itu, kata dia, akan mencari perusahaan lain atau meminjam bendera perusahaan lain yang sekedar dipakai sebagai nama perusahaannya saja. Hal ini jugalah yang terjadi pada kasus pengadaan proyek rehabilitasi 118 gedung sekolah yang bermasalah pada 2017 silam.

“Selain perusahaan milik mafia, banyak sekali perusahaan fiktif yang dipakai sebagai bendera untuk memenangkan proyek. Padahal setelah kita telusuri, ternyata yang bermain ya kelompok mafia itu sendiri."

Bahkan, katanya, agar niatannya mulus dalam pemenangan tender, mereka tidak segan-segan mengeruk keuntungan dan asal-asalan dalam mencari perusahaan diduga akan digunakan benderanya.

“Anehnya lagi, para pemilik perusahaan yang dipinjam benderanya ini justeru tidak tahu menahu, jika nama perusahaan dipakai untuk proyek. Mereka baru mengetahui setelah menang dan pemilik perusahaan itu hanya diberikan sejumlah uang jasa saja,” beber Arif.

Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perubahan personel di BPJB DKI Jakarta dan an setiap tahun harus ada rotasi personnel baru agar pratik mafia ini bisa dihentikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper