Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sandi Pastikan PHL dan PPSU DKI Jakarta Dapat THR

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan karyawan kontrak, termasuk pekerja harian lepas (PHL) dan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di lingkungan DKI Jakarta akan mendapat tunjangan hari raya (THR).
Petugas Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta atau pasukan oranye mengambil sampah dan limbah yang terbawa aliran Sungai Ciliwung di Kawasan Banjir Kanal Timur, Jakarta, Jumat (10/2). Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengangkat sampah seberat 90 hingga 220 ton per hari dari badan air di sungai, waduk, setu, dan danau di wilayah Ibu kota. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Petugas Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta atau pasukan oranye mengambil sampah dan limbah yang terbawa aliran Sungai Ciliwung di Kawasan Banjir Kanal Timur, Jakarta, Jumat (10/2). Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengangkat sampah seberat 90 hingga 220 ton per hari dari badan air di sungai, waduk, setu, dan danau di wilayah Ibu kota. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan karyawan kontrak, termasuk pekerja harian lepas (PHL) dan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di lingkungan DKI Jakarta akan mendapat tunjangan hari raya (THR).

"Ya tentunya harus adil dan setara. Jadi bukan hanya PNS yang dapat, tetapi PHL juga terima karena kan nanti akan benchmarking dengan kebijakan tentang THR ini bagi para PHL," katanya di Balai Kota DKI, Kamis (24/5/2018).

Selain PHL, dia juga mengatakan PPSU atau yang lebih dikenal dengan sebutan pPasukan Oranye juga akan menerima THR sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Sandi  kebijakan pemberian THR bagi karyawan kontrak atau non-PNS sejalan dengan harapan masyarakat secara luas. Sandi menambahkan dirinya sudah menginstruksikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, pencairan THR untuk PHL dan PPSU merupakan bentuk kesinambungan antara kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Dan ini tentunya Presiden [Joko Widodo] sendiri yang mengumumkan berarti pemerintah pusat sangat serius untuk menangani ini dan kita yakinkan juga karena sekarang keadaan ekonomi melambat sehingga membuat daya beli masyarakat turun. Dengan pembayaran kita harapkan akan timbul geliat ekonomi khususnya yang di akar rumput," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper