Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 20 pejabat eselon II-III dan bupati di lingkungan Pemprov DKI.
Pelantikan tersebut termasuk mutasi dan rotasi para pejabat teras untuk mengisi beberapa posisi yang tersebar di dinas, badan, kota madya, dan kabupaten.
Namun, pergantian tersebut menimbulkan kekosongan untuk beberapa posisi strategis. Pasalnya, banyak pejabat dirotasi untuk mengganti pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.
Yusmada Faisal misalnya. Mantan Kepala Dinas Bina Marga tersebut saat ini menduduki posisi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI. Hasilnya, posisi Kadis Bina Marga masih kosong sehingga harus diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Hal yang sama juga terjadi pada jabatan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Posisi strategis yang sebelumnya diisi oleh Tutty Kusumawati tersebut masih kosong. Pasalnya, GUbernur DKI Jakarta Anies Baswedan "melempar" Tutty sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI.
Selain itu, posisi lain yang belum terisi yaitu Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Tata Air.
Meski strategis, baik Anies maupun Sandiaga Uno belum menemukan sosok yang tepat untuk menggantikan Agustino, Sopan Andriyanto, dan Teguh Hendrawan.
Menanggapi hal itu, Anies masih melakukan pencarian pejabat yang pas untuk mengisi posisi tersebut. Pasalnya, proses seleksi tidak dilakukan secara sepihak tetapi melalui panitia seleksi (pansel). Pansel untuk rotasi dan mutasi yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah tersebut tanggal 8 Juni melalui Keputusan Gubernur No 1012/2018.
Anggota pansel berasal dari kalangan profesional dan mantan lembaga negara, misalnya mantan Wakil Menteri PAN-RB Prasojo, Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Direktur Humas Resources UI Ahmad Hariyadi, dan Guru Besar Ekonomi UGM Zaki Baridwan.
"Anggota pansel ini yang nanti akan bertugas di dalam proses seleksi di tahap berikutnya. Kalau proses pansel rotasi sudah selesai tinggal pansel promosi yang akan disampaikan lebih jauh," imbuhnya.
Semetara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan pergantian pejabat yang tidak dilakukan menyeluruh atau parsial dikhawatirkan akan mengakibatkan tidak efektifnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pasalnya, pelaksana tugas yang saat ini menduduki posisi strategis tidak tahu pasti apakah mereka akan dilantik atau diganti.
"Misalnya Kadis Bina Marga, mereka kan was-was juga nasibnya selamat atau tidak. Diganti atau tidak," ungkapnya.
Gembong justru meminta Gubernur untuk memberikan kepastian dengan tidak terlalu lama melakukan seleksi. Pasalnya, saat ini Pemprov DKI belum maksimal memanfaatkan anggaran belanja.
"Kalau tidak ada kepastian pasti berimbas ke soal penyerapan anggaran ke depan. Bayangkan saja, sudah semester I/2018 penyerapan belum tembus 30%," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
