Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terobosan Anies-Sandi Bikin Jakarta Tambah Semrawut

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta kembali mengkritik kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kritik disampaikan dalam evaluasi sembilan bulan kerja keduanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno seusai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11)./ANTARA-Aprillio Akbar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno seusai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/11)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta kembali mengkritik kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kritik disampaikan dalam evaluasi sembilan bulan kerja keduanya.

Penasihat Fraksi PDIP, yang juga Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, menilai beberapa program Anies-Sandi tidak jelas tujuan dan sasarannya. Terlebih, Prasetyo menilai, beberapa terobosan yang dilakukan malah menjadi blunder.

Prasetyo menunjuk contoh program rumah murah uang muka nol, OK Oce, dan OK Otrip.

“Selalu punya terobosan-terobosan yang mungkin sampai hari ini bukan malah membaik tapi justru tambah semrawut,” katanya ketika ditemui di ruang rapat Fraksi PDIP, Senin (16/7/2018).

Prasetyo menginginkan Anies-Sandi meneruskan kebijakan yang sudah baik di pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya. Tidak justru sebaliknya. Menurut dia, kritik diberikan dengan semangat membangun.

"Pertarungan pilkada sudah selesai, jadi jangan curiga lagi," ujarnya.

Prasetyo sebelumnya juga mengkritik kebijakan Anies-Sandi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebijakan menutup ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang dan mengizinkan pedagang kaki lima atau PKL berjualan di jalan tersebut disebutnya sebagai contoh buruk.

“Kalau di Tanah Abang solusinya seperti itu, bukan tidak mungkin di wilayah-wilayah lain PKL akan mengokupansi jalan dan meminta diizinkan oleh gubernur,” kata Prasetyo, Minggu (24/12/2018).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : JIBI
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper