Bisnis.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta untuk pertama kalinya menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.
Rapat yang berlangsung di lantai 3 Gedung DPRD DKI tersebut berjalan cukup alot. Pasalnya, banyak anggota Banggar melayangkan kritik tajam setelah tim eksekutif yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah memaparkan program-program prioritas.
Anggota Banggar, Bestari Barus menyoroti permohonan penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh 8 BUMD dalam KUPA-PPAS 2018. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI tersebut menilai hal itu kontradiktif dengan kebijakan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat baru dilantik sebagai pimpinan Ibu Kota.
"Saya masih ingat betapa kerasnya Pak Anies dan Pak Sandi terkait PMD. Mereka kan memberi syarat BUMD DKI harus mandiri," katanya saat di ruang rapat Banggar, Selasa (28/8/2018).
Berdasarkan catatan Bisnis, Anies dan Sandi memang pernah mengumpulkan seluruh direksi BUMD DKI pada akhir tahun lalu. Dalam pertemuan yang digelar tertutup tersebut, keduanya mengingatkan agar perusahaan daerah tidak lagi bergantung pada suntikan modal pemerintah. Direksi justru diminta untuk lebih kreatif mencari pendanaan dari sumber-sumber lain, misalnya kerja sama dengan perbankan atau investor swasta.
Bestari mengaku kecewa lantaran hari ini justru dia menyaksikan sendiri Pemprov DKI mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp11 triliun untuk PMD yang bakal diberikan bagi 8 BUMD. Anggaran tersebut naik sebesar Rp6 triliun dari perencanaan awal yang hanya Rp5 triliun.
Baca Juga
Padahal, peringatan yang dilayangkan oleh Anies dan Sandi belum genap 1 tahun agar BUMD DKI mencari pembiayaan sendiri. "Kemudian yang kami lihat hari ini adalah penghianatan bahasa. Sudah dibilang tak boleh minta, ternyata diajukan kembali. Ini namanya ludah yang sudah keluar dijilat kembali," ungkapnya.
Dia juga menyayangkan Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) justru memfokuskan KUPA-PPAS untuk PMD dengan mencoret beberapa program strategis yang justru memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu program yang dibatalkan yaitu pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di tiga lokasi di DKI Jakarta. Bukan itu saja, Pemprov DKI juga membatalkan pembelian lahan yang harusnya dieksekusi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Dinas Tata Air.
"Gini ya, BUMD kalau mau mandiri ya mandiri saja. Silakan kerja dengan pihak ketiga. Ini kan seolah-olah program sengaja dimatikan agar bisa disalurkan ke PMD," jelas Bestari.
Seperti diketahui, delapan BUMD DKI Jakarta yang diusulkan menerima suntikan modal, adalah PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Tjipinang Food Station, PT Pembangunan Sarana Jaya, PAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
