Bisnis.com, JAKARTA – Sejak Sandiaga Uno menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta 27 Agustus lalu, belum ada nama yang pasti siapa penggantinya. Kekosongan kursi wakil gubenur ini dinilai memberatkan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Oleh karena itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi minta agar partai koalisi pendukung, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra untuk segera memikirkan siapa pengganti wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno, ketimbang bagi-bagi kue kekuasaan.
“Sebaiknya segera mencari Wagub DKI untuk mengantikan Sandiaga Uno, bukan dengan cara bagi-bagi kue kekuasaan. Tetapi harus mencari orang yangg bisa mengisi kelemahaan Anies,” kata Uchok, dalam rilisnya, Selasa (4/9).
Anies Baswedan, kata dia, selaku Gubernur DKI Jakarta sangat lemah dalam membenahi birokrasi yang melayani rakyat. “Misalnya saja, saat ini, banyak kepala dinas yang status PLT, bukan defenitif. Sehingga banyak pelayanan terganggu dan realisasi anggaran juga terhambat,” kata dia.
Uchok mencontohkan kebijakan yang tak ditepati ketika wakil gubernur masih dijabat Sandiaga Uno yaitu tidak menepati janji merevisi lelang konsolidasi. Sandiaga Uno juga dinilai tidak serius untuk menepati janjinya merevisi skema lelang konsolidasi.
Padahal, dengan adanya revisi tentang skema lelang tersebut berbagai proyek di DKI Jakarta tidak hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan swasta besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja.
Namun dengan revisi skema lelang konsolidasi tersebut dapat mengakomodasi keberlangsungan bisnis dari pengusaha kelas menengah ke bawah atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Seperti diketahui, penentuan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta antara Partai Gerindra dan PKS semakin terbuka. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik telah menyetujui dua nama kader PKS sebagai penganti Uno. Namun, Taufik menyatakan, persetujuan itu tidak sah secara administratif.
Dua nama yang disodorkan PKS adalah Mardani Ali Sera dan Nurmansjah Lubis, anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta.
Sementara itu, sebelumnya Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan bahwa seharusnya jabatan tersebut milik partainya, tetapi kesepakatan tersebut belum ada. “Fatsun adalah karena kita pendukung [koalisi Prabowo Subianto]. Dan pertama sudah dari capres Gerindra, maka wakil gubernur untuk PKS,” katanya pertengahan Agustus lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
