Bisnis.com, JAKARTA--PT Mass Rapid Transit Jakarta membentuk divisi khusus untuk mengamankan seluruh sarana dan prasarana di koridor I fase I Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.
Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan pembentukan divisi baru tersebut diperlukan untuk memastikan fasilitas aman dari gangguan.
"Kami sudah bentuk Divisi Risk Management Safety Health Environment and Security. Divisi ini bertanggung jawab langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama," katanya dalam acara Forum Jurnalis MRT Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Dia menuturkan tadinya untuk pengamanan dan pengawasan sarana dan prasarana MRT menjadi satu kesatuan dengan divisi keselamatan. Setelah terjadi aksi vandalisme berupa grafiti di badan keretadi Depo Lebak Bulus, William mengatakan diperlukan tim khusus untuk mengamankan objek vital di MRT Jakarta.
Menurutnya, pengamanan dan pengawasan objek vital MRT adalah sesuatu yang harus ditangani serius dan sungguh-sunggguh.
William menuturkan aksi vandalisme di Lebak Bulus beberapa membuat pihaknya menempatkan aspek keamanan di garis terdepan.
Baca Juga
"Karena koordinasi langsung dengan Dirut, saya bisq memastikan pada kesempatan pertama, aspek pengamanan bisa dilakukan secara institusional,” ucapnya.
Setelah itu, pihaknya akan langsung menyiapkan pengamanan berlapis. Dengan cara merekrut sumber daya manusia petugas pengamanan milik MRT Jakarta. Dengan demikian, BUMD DKI tersebut punya satuan petugas sekuriti sendiri yang akan menjaga dengan intensitas tinggi.
“Untuk petugas keamanan ini sedang dalam proses kita siapkan dan akan dilelang mulai Januari 2019. Dalam mengembangkan sekuriti ini kita akan bekerja sama dengan kepolisian,” tuturnya.
Terkait status, MRT Jakarta telah meminta Kementerian Perhubungan agar MRT Jakarta ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas). Fasilitas MRT yang dijadikan obvitnas adalah depo, 13 stasiun MRT dan gardu RSS Taman Sambas.
Menurutny, proyek MRT Jakarta merupakan kepentingan nasional. Titik-titik vital yang tidak bisa dijaga oleh petugas internalm
"Kami meminta agar sarana dan prasarana koridor I fase I dijaga langsung dan menjadi tanggung jawab negara. Kami meminta dukungan pemerintah untuk menjaga obvitnas,” ujarnya.
Untuk itu, MRT Jakarta akan melakukan kerja sama dengan Polda Metro Jaya. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan nota kesepahaman (memorandum of understanding-MoU) untuk penjagaan obvitnas.
Nantinya setelah MoU dilakukan, maka akan dilakukan penjagaan seluruh fasilitas MRT Jakarta, bukan hanya depo Lebak Bulus.
Terkait tindakan vandalisme, William menjelaskan pihaknya telah meminta kontraktor untuk bertanggung jawab meningkatkan pengamanan dan pengawasan depo.
Pasalnya @ampai saat ini, tanggung jawab pengamanan objek vital MRT Jakarta masih menjadi kewenangan kontraktor.
"Namun, begitu proses serah terima selesai maka MRT mendapatkan kewenangan penuh. Kami langsung menerapkan sistem keamanan berlapis," ujarnya.
Tindakan vandalisme berupa aksi coretan grafiti pada badan luar gerbong kereta MRT Jakarta bukan kejadian pertama.
Setidaknya ada tiga kejadian sebelumnya yang bisa dibilang PT MRT “kecolongan” dalam menjalankan peran pengamanan dan menjaga keselamatan fasilitas publik.
Pertama, adanya tiga pemuda yang melakukan swafoto di stasiun bawah tanah MRT Jakarta tanpa alat pelindung. Foto ini beredar pada 12 Mei lalu.
Padahal untuk bisa mengunjungi terowongan stasiun bawah tanah, calon pengunjung harus mengirim surat permohonan kepada PT MRT Jakarta.
Kedua, terjadinya insiden limpahan busa mirip salju di Jalan Sudirman, Jakarta pada 6 Mei 2018. Busa itu tercecer di sepanjang jalan Sudirman merupakan imbas dari pengerjaan proyek pembangunan MRT Jakarta.
Ketiga, adanya insiden gulungan kabel terbakar tidak jauh dari Stasiun MRT Lebak Bulus pada 3 Juli 2018. Diduga, gulungan kabel tersebut terbakar dikarenakan adanya pekerja yang merokok di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, pengawas proyek diberhentikan oleh PT MRT Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
