Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mencari ‘Pasangan’ yang Pantas untuk Gubernur Anies

Awal November, polemik siapa pengganti Sandiaga Uno untuk mengisi posisi wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta tampaknya telah berakhir. DPW PKS DKI Jakarta dan DPD Gerindra DKI sepakat bahwa kandidat wagub DKI berasal dari PKS.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Awal November, polemik siapa pengganti Sandiaga Uno untuk mengisi posisi wakil Gubernur (Wagub)  DKI Jakarta tampaknya telah berakhir. DPW PKS DKI Jakarta dan DPD Gerindra DKI sepakat bahwa kandidat wagub DKI berasal dari PKS.

Setelah Sandiaga Uno memutuskan jadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang bertarung di Pilpres 2019, maka sejak saat itu kursi Wagub DKI kosong. Praktis, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi ‘jomblo’.

Seperti diketahui, Anies dan Sandi resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk periode 2017-2022 pada 16 Oktober 2017. Kemudian, pada 9 Agustus 2018, Prabowo mendeklarasikan menjadi capres dengan cawapres Sandiaga Uno. Keduanya berasal dari Partai Gerindra dan didukung PKS, PAN, Demokrat.

Setelah Sandi resmi mengajukan surat pengunduran diri dari Wagub DKI  pada 9 Agustus 2018, kursi Wagub DKI jadi rebutan PKS dan Partai Gerindra, parpol pengusung Anies dan Sandi.

Keberadaan Sandi sebagai cawapres berbuntut pada penggantinya, karena PKS dan Gerindra ‘ngotot’ merasa berhak atas posisi Wagub DKI. Terlebih, setelah Anies Baswedan mendapat surat dari Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono soal posisi wagub. Anies diminta segera mengisi jabatan posisi Wagub DKI.

Dalam hal ini, Anies mengaku tak turut campur. Dia hanya mendorong agar PKS dan Gerindra memutuskan kandidat Wagub DKI.

 
Muhammad Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, menjadi calon kuat dari Partai Gerindra. Sementara, dari PKS adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Akhmad Syaikhu yang juga mantan calon Wagub Jawa Barat, dan Sekretaris DPD PKS DKI Agung Yulianto.

Apakah  Gerindra ‘legowo’ melepas kursi Wagub DKI untuk kader PKS?

Taufik, pada awalnya percaya diri sebagai kandidat Wagub DKI, bisa dikatakan terpaksa menyerahkan peluang tersebut kepada kader PKS demi memenuhi komitmen antara Prabowo dan Presiden PKS Sohibul Iman, bahwa posisi wagub akan diberikan kepada PKS.

Komitmen tak tertulis itu muncul ketika Prabowo memilih Sandi sebagai cawapres yang bukan diusulkan PKS, PAN, dan Demokrat. PKS pun menagih janji tersebut.

Padahal, Taufik sempat merasakan kebahagiaan ganda sesaat ketika namanya santer disebut calon kuat Wagub DKI, dan bisa melenggang mengikuti pemilu legislatif  2019 untuk DPRD DKI Jakarta meski menyandang status mantan narapidana korupsi.

Dia terjerat kasus korupsi saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Adapun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 melarang eks narapidana kasus korupsi untuk maju menjadi calon legislatif.

Tapi, sejumlah bakal calon legislatif, termasuk Taufik menggugat PKPU tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Setelah lolos seleksi caleg, apakah peluang Taufik untuk menjadi Wagub DKI sudah tertutup?

Sepertinya, Gerindra tak mau begitu saja memberikan kursi Wagub DKI kepada kader PKS.

Gerindra membuat syarat bahwa kandidat Wagub DKI harus lolos tes kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu. Tes tersebut untuk mengetahui kemampuan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Perihal tes, Akhmad Syaikhu dan Agung Yulianto siap menjalaninya, dan tak mempersoalkan siapapun di antara keduanya nanti yang terpilih.

Adapun pihak yang melakukan tes dan menentukan kriteria adalah kader Gerindra dan PKS. Direncanakan kedua parpol tersebut membentuk tim pada pekan ini.

Nama yang lolos tes akan diserahkan ke DPRD DKI Jakarta. Pada pemilihan wagub nanti, ada ketentuan kuorum dalam paripurna yang harus dipenuhi. Jika paripurna tak kunjung kuorum, maka itu pertanda tak ada kandidat yang menjadi pilihan DPRD DKI.

Ini membuka kesempatan memilih kandidat lain, maka terbuka peluang bagi kader Gerindra untuk menduduki kursi Wagub DKI. Tampaknya, Anies masih harus menunggu untuk melepas status ‘jomblo’-nya memimpin DKI.

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper