BISNIS.COM, JAKARTA—PT Mass Rapid Transit (MRT) sudah menandatangani kontrak dengan dua konsorsium kontraktor gabungan Jepang dan Indonesia.
Namun masih ada satu kendala sehubungan kelengkapan administrasi yang harus diselesaikan pemerintah pusat dan pemprov DKI. Yakni dokumen ketersediaan dana untuk menyelesaikan proyek MRT fase pertama Lebak Bulus - Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer.
“Seluruh persiapan sudah kami kerjakan agar proyek berjalan tepat waktu dan efisien. Pada saat bersamaan ada sedikit kelengkapan administrasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat dan DKI antara lain terkait ketersediaan dana, tapi ini tidak akan menghambat untuk awal ini” ujar Dirut PT MRT Dono Boestami, Selasa (11/6/2013).
Dono berharap kelengkapan administrasi ini bisa diselesaikan secepatnya sehingga butuh dukungan Pemprov DKI selaku pemegang saham.
Selain itu agar komunikasi dengan pemprov bisa lancar selama pelaksanaan proyek, nantinya hanya akan ada satu pintu untuk komunikasi dengan kantor Pemprov DKI seperti diamanahkan dalam keputusan Gubernur No 783 Tahun 2013.
Gubernur Joko Widodo siap mengeluarkan dokumen kesiapan pendanaan sebagai pegangan Dirut MRT untuk menjalankan proyek MRT. “Itu bukan ketersediaan dana tapi dokumen yang menyatakan dana tersedia,” katanya.
Dana pinjaman JICA sudah ada, hanya tinggal dokumen ketersediaan dana yang dipegang Dirut MRT. Surat itu dikeluarkan oleh Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
