BISNIS.COM, JAKARTA - Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia menilai kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 2011 cenderung baik. Memperoleh skor 6,33 dalam Indonesia Governance Index (IGI), Jakarta menempati peringkat ketiga, di bawah DI Yogyakarta (6,8) dan Jawa Timur (6,42).
Direktur Operasional Kemitraan Budi Santoso mengatakan efektivitas kinerja Pemprov DKI mendapatkan nilai terendah dan harus segera diperbaiki. Wilayah birokrasi juga terlihat tidak partisipatif.
"Efektivitas Pemprov DKI menjadi hal yang harus diperhatikan khususnya di arena pemerintah dan masyarakat ekonomi karena masuk dalam tiga angka indeks terendah," ujar Budi di Balai Kota, Kamis (13/6/2013).
Budi menambahkan telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov untuk memperbaiki efektivitas tersebut. Seperti pembentukan unit-unit pengaduan masyarakat yang efektif untuk berbagai kepentingan khususnya menyangkut pendapatan daerah dan program pengurangan kemiskinan.
Namun secara nasional, Sumatra Barat menjadi provinsi dengan penurunan kinerja paling rendah dibandingkan provinsi lainnya. Pada 2008 Sumbar masih berhasil menempati peringkat ketiga dengan skor IGI 5,98. Namun, pada survei kali ini jatuh ke peringkat 20 dengan skor 5,71.
Menurut Budi, hal tersebut dikarenakan faktor kepemimpinan yang mengalami perubahan drastis pada 2011. Pada 2008 Sumbar masih dipimpin oleh Gamawan Fauzi yang mempunyai citra baik di mata masyarakat hingga akhirnya diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengakui permasalahan di Jakarta sangat banyak sehingga wajar bila dalam survei tersebut peringkat Ibu Kota ini menurun.
"Soal tanah dan perizinan bangunan menjadi yang paling banyak dikeluhkan. Kami harus belajar banyak dari Surabaya yang berhasil membawa Jawa Timur naik ke peringkat satu, mereka sangat baik tata kelolanya," pungkas Ahok.
Adapun kelemahan Pemprov menurut Ahok adalah sumber daya manusia yang belum bisa melayani masyarakat secara optimal. Seharusnya Pemprov bukanlah melayani pejabat, melainkan warga DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
