BISNIS.COM, JAKARTA--Penggunaan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta disinyalir tidak berjalan efektif.
Karena itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengatakan evaluasi menyeluruh soal anggaran pun segera dilakukan di seluruh SKPD.
"Hari ini atau besok akan dievaluasi. Anggaran yang tidak jelas akan kita hapus," ujar Ahok seperti dikutip situs resmi Pemprov DKI, BeritaJakarta.com, Rabu (19/6/2013).
Dia mencontohkan, persoalan pembebasan lahan di Ibu Kota masih menjadi kendala utama, sedangkan, di Dinas Pekerjaan Umum (PU) tender berjalan bagus.
"Tender tidak masalah. Masalah terjadi pada anggaran belanja tidak langsung, semua macam-macam enggak jelas," katanya.
Ahok menuturkan, anggaran belanja tidak langsung diantaranya, pembelian alat tulis, biaya perjalanan dinas, dan seminar-seminar. Anggaran tidak langsung tersebut terkadang di mark-up oleh pihak dinas sebesar 10% dari harga sebenarnya.
"Segala macam itu kan semua mereka buat-buat seperti itu. Makanya, kita mesti evaluasi," tegas Ahok.
Saat ditanya perihal kemungkinan timbulnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), Ahok memastikan hal itu tidak akan terjadi pada tahun ini.
"Kita akan memperbaiki melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT)," ucapnya.
Saat ini, penyerapan anggaran tahun 2013 di lingkungan Pemprov DKI antara 5%-10%.
Adapun periode yang sama tahun lalu, penyerapan anggaran mencapai sekitar 9%. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
