Bisnis.com, JAKARTA—DPRD DKI berpendapat tertundanya pengesahan Rancangan APBD (RAPBD) 2014 DKI disebabkan karena adanya penambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun ke dalam APBD 2014 DKI dari sebelumnya Rp69,5 triliun menjadi Rp72 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Andyka mengatakan DPRD DKI sebetulnya menyarankan agar penambahan anggaran itu dimasukkan ke dalam APBD-Perubahan 2014 DKI.
Namun, jelasnya, pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI, menginginkan agar tambahan anggaran itu tetap dimasukkan ke dalam APBD murni.
“Kalau tidak ada [penambahan anggaran] yang Rp2,5 triliun itu, sebenarnya [pengesahan] bisa dari Desember [2013],” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra ini kepada wartawan, Jumat (17/1/2014). Sebelum adanya rencana penambahan anggaran, DPRD DKI telah menjadwalkan pengesahan RAPBD 2014 DKI pada 27 Desember 2013.
Oleh karena itu, dia tidak setuju jika pihak legislatif dikatakan sebagai penyebab tertundanya pengesahan RAPBD 2014 DKI, seperti yang selama ini dituduhkan oleh pihak eksekutif. Menurutnya, keterlambatan pengesahan RAPBD justru menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
