Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi memberi PR atau pekerjaan rumah khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Abraham Samad meminta Gubernur DKI Jakarta 'Jokowi' Joko Widodo dan wakilnya Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama memperbaiki birokrasi tingkat bawah di Pemrov DKI.
Pasalnya indeks integritas Pemprov DKI Jakarta berdasarkan survei KPK 2013 menunjukkan 7,4% dari 180 pengguna harus mengeluarkan biaya tidak resmi dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah.
"Pak Jokowi dan Pak Ahok perlu waktu lebih banyak lagi membenahi birokrat di tingkat bawah," kata Samad disela-sela penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi Pemprov DKI Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Penyakit birokrat seperti itu, lanjut Samad, selalu sama ditemukan dari Sabang sampai Merauke.
Praktiknya dengan memperpanjang birokrasi dan mempersulit perizinan karena dengan rantai lebih panjang banyak peluang untuk mengeruk keuntungan.
Samad mengatakan dengan komitmen Pemprov DKI mengendalikan gratifikasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh jajaran pemerintah daerah sebagai indikator pemberian bonus, insentif dan promosi jabatan.
"Kalau sudah melakukan pengendalian gratifikasi menjadi penilaian individu, kita bisa menilai pejabat mana yang bisa dipromosikan. Ini jadi salah satu indikator penilaian," ujar Samad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
