Bisnis.com, JAKARTA--Memasuki akhir kuartal I/2014, APBD 2014 DKI Jakarta ternyata belum bisa digunakan, meskipun hasil revisi dari Kementerian Dalam Negeri telah diterima sejak 17 Februari 2014.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penundaan ini terjadi karena APBD 2014 DKI masih berada di tangan DPRD DKI.
Menurutnya, pihak legislatif masih berkelit terhadap hasil revisi yang disampaikan oleh Kemdagri sehingga belum ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.
"Sebenarnya, hasil revisi Kemdagri tinggal diperbaiki, lalu dikembalikan ke Kemdagri kalau sudah oke. Tapi DPRD malah tanya ke sana-sini. Sebenarnya soal dana haji, tetapi malah mau menyinggung yang lain. Saya nggak tahu,” kata Basuki yang biasa dipanggil Ahok di Balai Kota, Jumat (7/3/2014).
Akibatnya, APBD 2014 DKI sebesar Rp72 triliun belum bisa dicairkan atau digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja perangkat daerah (UKPD).
Di pihak lain, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Achmad Husin Alaydrus menampik tudingan bahwa APBD DKI 2014 masih dipegang pihak legislatif. Menurutnya, APBD itu seharusnya berada di eksekutif.
“Nggak ada di kami [DPRD]. Harusnya selesai revisi dari Kemdagri, APBD ada di eksekutif, antara di Bappeda atau BPKD [Badan Pengelolaan Keuangan Daerah],” kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD.
Ketika dikonfirmasi, Kepala BPKD DKI Endang Widjajanti mengungkapkan saat ini, APBD 2014 DKI sudah berada di tangan Gubernur DKI Joko Widodo untuk pengesahannya. “Tinggal ditandatangani Pak Gubernur saja,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
