Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBD DKI 2014: Penyerapan Rendah, Ahok Tanggapi dengan Santai

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama menanggapi santai beberapa dinas yang penyerapannya anggarannya rendah.
 Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama menanggapi santai beberapa dinas yang penyerapannya anggarannya rendah.

Menurutnya, hal ini dikarenakan dinas-dinas tersebut kerap mengklaim tidak adanya harga per komponen saat melakukan pengadaan barang jasa.

Untuk menghindari penggelembungan anggaran, Ahok pun melarang para SKPD untuk menyerap anggaran apabila tidak ada harga satuan.

"Enggak apa-apa, dibiarin aja. Itu kan karena mereka mengklaim tidak ada harga satuan. Makanya saya bilang kalau enggak ada harga satuan ya enggak usah diserap daripada enggak bener," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (5/11/2014).

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun realistis terhadap penyerapan APBD 2014. Ahok mengatakan penyerapan tahun ini diperkirakan maksimal hanya 65%.

"Penyerapan anggaran kita tahun ini, saya pikir paling mentok hanya bisa sampai 65% saja," terangnya.

Seperti diberitakan, dinas-dinas yang penyerapannya sangat rendah antara lain Dinas Perhubungan yang baru menyerap sekitar 3,7%, Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang baru menyerap 7,7%, dan Dinas Pekerjaan Umum yang baru menyerap 9%.

Hingga akhir Oktober 2014, penyerapan baru mencapai sekitar 30% di mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan penyerapan Oktober 2013 yang mencapai 44%. Walaupun demikian dari nilai penyerapan lebih tahun ini lebih tinggi karena APBD 2014 sebesar Rp72,9 triliun, sedangkan APBD 2013 sebesar Rp40,79 triliun.

Sementara itu, dua dinas tercatat berkinerja baik dengan serapan tinggi, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan mampu menyerap anggaran hingga 56% dari total anggaran Rp13 triliun. Serapan anggaran dua dinas tersebut tinggi karena program-programnya termasuk biaya langsung Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nurbaiti

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper